spoon

Pidato Tan Malaka (1922) Tentang Komunisme dan Pan-Islamisme

0

Posted on Minggu, 17 Oktober 2010 | By: Raksa Bumi

Category :

Penerjemah: Ted Sprague

Ini adalah sebuah pidato yang disampaikan oleh tokoh Marxis Indonesia Tan Malaka pada Kongres Komunis Internasional ke-empat pada tanggal 12 Nopember 1922. Menentang thesis yang didraf oleh Lenin dan diadopsi pada Kongres Kedua, yang telah menekankan perlunya sebuah “perjuangan melawan Pan-Islamisme”, Tan Malaka mengusulkan sebuah pendekatan yang lebih positif. Tan Malaka (1897-1949) dipilih sebagai ketua Partai Komunis Indonesia pada tahun 1921, tetapi pada tahun berikutnya dia dipaksa untuk meninggalkan Hindia Belanda oleh pihak otoritas koloni. Setelah proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus 1945, dia kembali ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Dia menjadi ketua Partai Murba (Partai Proletar)), yang dibentuk pada tahun 1948 untuk mengorganisir kelas pekerja oposisi terhadap pemerintahan Soekarno. Pada bulan Februari 1949 Tan Malaka ditangkap oleh tentara Indonesia dan dieksekusi.
Kamerad! Setelah mendengar pidato-pidato Jenderal Zinoviev, Jenderal Radek dan kamerad-kamerad Eropa lainnya, serta berkenaan dengan pentingnya, untuk kita di Timur juga, masalah front persatuan, saya pikir saya harus angkat bicara, atas nama Partai Komunis Jawa, untuk jutaan rakyat tertindas di Timur.
Saya harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua jenderal tersebut. Mungkin Jenderal Zinoviev tidak memikirkan mengenai sebuah front persatuan di Jawa; mungkin front persatuan kita adalah sesuatu yang berbeda. Tetapi keputusan dari Kongres Komunis Internasional Kedua secara praktis berarti bahwa kita harus membentuk sebuah front persatuan dengan kubu nasionalisme revolusioner. Karena, seperti yang harus kita akui, pembentukan sebuah front bersatu juga perlu di negara kita, front persatuan kita tidak bisa dibentuk dengan kaum Sosial Demokrat tetapi harus dengan kaum nasionalis revolusioner. Namun taktik yang digunakan oleh kaum nasionalis seringkali berbeda dengan taktik kita; sebagai contoh, taktik pemboikotan dan perjuangan pembebasan kaum Muslim, Pan-Islamisme. Dua hal inilah yang secara khusus saya pertimbangkan, sehingga saya bertanya begini. Pertama, apakah kita akan mendukung gerakan boikot atau tidak? Kedua, apakah kita akan mendukung Pan-Islamisme, ya atau tidak? Bila ya, seberapa jauh kita akan terlibat?
Metode boikot, harus saya akui, bukanlah sebuah metode Komunis, tapi hal itu adalah salah satu senjata paling tajam yang tersedia pada situasi penaklukan politik-militer di Timur. Dalam dua tahun terakhir kita telah menyaksikan keberhasilan aksi boikot rakyat Mesir 1919 melawan imperialisme Inggris, dan lagi boikot besar oleh Cina di akhir tahun 1919 dan awal tahun 1920. Gerakan boikot terbaru terjadi di India Inggris. Kita bisa melihat bahwa dalam beberapa tahun kedepan bentuk-bentuk pemboikotan lain akan digunakan di timur. Kita tahu bahwa ini bukan metode kita; ini adalah sebuah metode borjuis kecil, satu metode kepunyaan kaum borjuis nasionalis.
Lebih jauh kita bisa mengatakan; bahwa pemboikotan berarti dukungan terhadap kapitalisme domestik; tetapi kita juga telah menyaksikan bahwa setelah gerakan boikot di India, kini ada 1800 pemimpin yang dipenjara, bahwa pemboikotan telah membangkitkan sebuah atmosfer yang sangat revolusioner, dan gerakan boikot ini telah memaksa pemerintahan Inggris untuk meminta bantuan militer kepada Jepang, untuk menjaga-jaga kalau gerakan ini akan berkembang menjadi sebuah pemeberontakan bersenjata. Kita juga tahu bahwa para pemimpin Mahommedan di India – Dr. Kirchief, Hasret Mahoni dan Ali bersaudara – pada kenyataannya adalah kaum nasionalis; kita tidak melihat sebuah pemberontakan ketika Gandhi dipenjara. Tapi rakyat di India sangat paham seperti halnya setiap kaum revolusioner disana: bahwa sebuah pemberontakan lokal hanya akan berahir dalam kekalahan, karena kita tidak punya senjata atau militer lainnya di sana, oleh karena itu masalah gerakan boikot akan, sekarang atau di hari depan, menjadi sebuah masalah yang mendesak bagi kita kaum Komunis.
Baik di India maupun Jawa kita sadar bahwa banyak kaum Komunis yang cenderung ingin memproklamirkan sebuah gerakan boikot di Jawa, mungkin karena ide-ide Komunis yang berasal dari Rusia telah lama dilupakan, atau mungkin ada semacam pelepasan mood Komunis yang besar di India yang bisa menentang semua gerakan. Bagaimanapun juga kita dihadapkan pada pertanyaan: apakah kita akan mendukung taktik ini, ya atau tidak? Dan seberapa jauh kita akan mendukung?
Pan-Islamisme adalah sebuah sejarah yang panjang. Pertama saya akan berbicara tentang pengalaman kita di Hindia Belanda dimana kita telah bekerja sama dengan kaum Islamis. Di Jawa kita memiliki sebuah organisasi yang sangat besar dengan banyak petani yang sangat miskin, yaitu Sarekat Islam. Antara tahun 1912 dan 1916 organisasi ini memiliki sejuta anggota, mungkin sebanyak tiga atau empat juta. Itu adalah sebuah gerakan popular yang sangat besar, yang timbul secara spontan dan sangat revolusioner.
Hingga tahun 1921 kita berkolaborasi dengan mereka. Partai kita, terdiri dari 13,000 anggota, masuk ke pergerakan popular ini dan melakukan propaganda di dalamnya. Pada tahun 1921 kita berhasil membuat Sarekat Islam mengadopsi program kita. Sarekat Islam juga melakukan agitasii pedesaan mengenai kontrol pabrik-pabrik dan slogan: Semua kekuasaan untuk kaum tani miskin, Semua kekuasaan untuk kaum proletar! Dengan demikian Sarekat Islam melakukan propaganda yang sama seperti Partai Komunis kita, hanya saja terkadang menggunakan nama yang berbeda.
Namun pada tahun 1921 sebuah perpecahan timbul karena kritik yang ceroboh terhadap kepemimpinan Sarekat Islam. Pemerintah melalui agen-agennya di Sarekat Islam mengeksploitasi perpecahan ini, dan juga mengeksploitasi keputusan Kongres Komunis Internasional Kedua: Perjuangan melawan Pan-Islamisme! Apa kata mereka kepada para petani jelata? Mereka bilang: Lihatlah, Komunis tidak hanya menginginkan perpecahan, mereka ingin menghancurkan agamamu! Itu terlalu berlebihan bagi seorang petani muslim. Sang petani berpikir: aku telah kehilangan segalanya di dunia ini, haruskah aku kehilangan surgaku juga? Tidak akan! Ini adalah cara seorang Muslim jelata berpikir. Para propagandis dari agen-agen pemerintah telah berhasil mengeksploitasi ini dengan sangat baik. Jadi kita pecah. [Ketua: Waktu anda telah habis]
Saya datang dari Hindia Belanda, dan menempuh perjalanan selama empat puluh hari .[Tepuk Tangan]
Para anggota Sarekat Islam percaya pada propaganda kita dan tetap bersama kita di perut mereka, untuk menggunakan sebuah ekspresi yang popular, tetapi di hati mereka mereka masih bersama Sarekat Islam, dengan surga mereka. Karena surga adalah sesuatu yang tidak bisa kita berikan kepada mereka. Karena itulah, mereka memboikot pertemuan-peretemuan kita dan kita tidak bisa melanjutkan propaganda kita lagi.
Sejak awal tahun lalu kita telah bekerja untuk membangun kembali hubungan kita dengan Sarekat Islam. Pada kongres kami bulan Desember tahun lalu kita mengatakan bahwa Muslim di Kaukasus dan negara-negara lain, yang bekerjasama dengan Uni Soviet dan berjuang melawan kapitalisme internasional, memahami agama mereka dengan lebih baik, kami juga mengatakan bahwa, jika mereka ingin membuat sebuah propaganda mengenai agama mereka, mereka bisa melakukan ini, meskipun mereka tidak boleh melakukannya di dalam pertemuan-pertemuan tetapi di masjid-masjid.
Kami telah ditanya di pertemuan-pertemuan publik: Apakah Anda Muslim – ya atau tidak? Apakah Anda percaya pada Tuhan – ya atau tidak? Bagaimana kita menjawabnya? Ya, saya katakan, ketika saya berdiri di depan Tuhan saya adalah seorang Muslim, tapi ketika saya berdiri di depan banyak orang saya bukan seorang Muslim [Tepuk Tangan Meriah], karena Tuhan mengatakan bahwa banyak iblis di antara banyak manusia! [Tepuk Tangan Meriah] Jadi kami telah mengantarkan sebuah kekalahan pada para pemimpin mereka dengan Qur’an di tangan kita, dan di kongres kami tahun lalu kami telah memaksa para pemimpin mereka, melalui anggota mereka sendiri, untuk bekerjasama dengan kami.
Ketika sebuah pemogokan umum terjadi pada bulan Maret tahun lalu, para pekerja Muslim membutuhkan kami, karena kami memiliki pekerja kereta api di bawah kepemimpinan kami. Para pemimpin Sarekat Islam berkata: Anda ingin bekerjasama dengan kami, jadi Anda harus menolong kami juga. Tentu saja kami mendatangi mereka, dan berkata: Ya, Tuhan Anda maha kuasa, tapi Dia telah mengatakan bahwa di dunia ini pekerja kereta api adalah lebih berkuasa! [Tepuk Tangan Meriah] Pekerja kereta api adalah komite eksekutif Tuhan di dunia ini. [Tertawa]
Tapi ini tidak menyelesaikan masalah kita, jika kita pecah lagi dengan mereka kita bisa yakin bahwa para agen pemerintah akan berada di sana lagi dengan argumen Pan-Islamisme mereka. Jadi masalah Pan-Islamisme adalah sebuah masalah yang sangat mendadak. Tapi sekarang pertama-tama kita harus paham benar apa arti sesungguhnya dari kata Pan-Islamisme. Dulu, ini mempunyai sebuah makna historis dan berarti bahwa Islam harus menaklukkan seluruh dunia, pedang di tangan, dan ini harus dilakukan di bawah kepemimpinan seorang Khalifah [Pemimpin dari Negara Islam – Ed.], dan Sang Khalifah haruslah keturunan Arab. 400 tahun setelah meninggalnya Muhammad, kaum muslim terpisah menjadi tiga Negara besar dan oleh karena itu Perang Suci ini telah kehilangan arti pentingnya bagi semua dunia Islam. Hilang artinya bahwa, atas nama Tuhan, Khalifah dan agama Islam harus menaklukkan dunia, karena Khalifah Spanyol mengatakan, aku adalah benar-benar Khalifah sesungguhnya, aku harus membawa panji [Islam], dan Khalifah Mesir mengatakan hal yang sama, serta Khalifah Baghdad berkata, Aku adalah Khalifah yang sebenarnya, karena aku berasal dari suku Arab Quraish.
Jadi Pan-Islamisme tidak lagi memiliki arti sebenarnya, tapi kini dalam prakteknya memiliki sebuah arti yang benar-benar berbeda. Saat ini, Pan-Islamisme berarti perjuangan untuk pembebasan nasional, karena bagi kaum Muslim Islam adalah segalanya: tidak hanya agama, tetapi juga Negara, ekonomi, makanan, dan segalanya. Dengan demikian Pan-Islamisme saat ini berarti persaudaraan antar sesama Muslim, dan perjuangan kemerdakaan bukan hanya untuk Arab tetapi juga India, Jawa dan semua Muslim yang tertindas. Persaudaraan ini berarti perjuangan kemerdekaan praktis bukan hanya melawan kapitalisme Belanda, tapi juga kapitalisme Inggris, Perancis dan Itali, oleh karena itu melawan kapitalisme secara keseluruhan. Itulah arti Pan-Islamisme saat ini di Indonesia di antara rakyat kolonial yang tertindas, menurut propaganda rahasia mereka – perjuangan melawan semua kekuasaan imperialis di dunia.
Ini adalah sebuah tugas yang baru untuk kita. Seperti halnya kita ingin mendukung perjuangan nasional, kita juga ingin mendukung perjuangan kemerdekaan 250 juta Muslim yang sangat pemberani, yang hidup di bawah kekuasaaan imperialis. Karena itu saya tanya sekali lagi: haruskah kita mendukung Pan-Islamisme, dalam pengertian ini?
Saya akhiri pidato saya. [Tepuk Tangan Meriah]
sumber : marxists.org
Bacaan lain mengenal Tan Malaka

CERITA ini bermula pada sebuah dokumen rahasia. Tak ada yang tahu isinya dengan persis. Di kalangan tentara Darul Islam Aceh-gerakan pemberontakan yang mencuatkan nama Teungku Daud Beureueh sebagai ikon perlawanan dari Serambi Mekah-ia hanya disebut sebagai “les hitam”.
Sejarawan Belanda Cornelis van Dijk menyebutnya “daftar hitam”. Selebihnya, dalam sengkarut revolusi yang membakar Tanah Jeumpa pada awal 1950-an, ia bahan gunjingan yang hangat. Pengirimnya disebut-sebut adalah pemerintah Ali Sastroamidjojo melalui Jaksa Tinggi Sunarjo, yang membawanya ke Medan. Tapi ada juga yang menyebutnya warisan kabinet Sukiman. Yang terang, isinya menggambarkan puncak perseteruan pemerintah Jakarta dengan rakyat Aceh: Jakarta berencana membunuh 300 tokoh penting Aceh-sumber lain menyebut 190 tokoh-melalui sebuah operasi rahasia. Keputusan ini diambil setelah Jakarta memastikan kawasan di ujung barat Sumatera akan menggelar pemberontakan melawan pusat.
Tapi tak ada yang bisa memastikan keberadaan dokumen itu. Sejarawan Belanda lainnya, B.J. Boland, dalam bukunya The Struggle of Islam in Modern Indonesia, menyebutkan sebetulnya surat itu tak pernah ada. “Desas-desus itu diembuskan oleh politikus sayap kiri di Jakarta untuk menghantam gerakan Islam di Aceh,” katanya. Secara tersirat Van Dijk menduga dokumen itu ada. “Daftar nama itu barangkali sengaja dibocorkan dengan tujuan tertentu. Orang Aceh terkemuka merasa mereka mungkin akan ditangkap dan, karena itu, memutuskan lari ke gunung,” kata Van Dijk.
Tapi Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam rapat paripurna DPR pada 2 November 1953 menyangkal telah menyusun daftar itu. Tak penting benar apakah dokumen itu ada atau tidak. Yang pasti, rumor tentang rencana pembunuhan itu membuat pemberontakan Darul Islam di Aceh menemukan momentumnya. Aktivis Darul Islam langsung pasang kuda-kuda. Teungku Daud Beureueh, salah satu orang yang disasar oleh dokumen tersebut, segera mengacungkan kapak perang. “Les hitam adalah bukti yang menimbulkan kecurigaan kita bahwa pencetus peristiwa berdarah itu adalah permainan lawan-lawan politik Teungku Daud Beureueh untuk menghancurkan beliau dan kawan-kawan,” kata Nur el-Ibrahimy, menantu Beureueh sekaligus saksi sejarah Aceh yang kini berusia 94 tahun. Setelah itu, kita tahu, sembilan tahun Daud Beureueh memimpin sebuah gerakan perlawanan dengan bendera Darul Islam. Gerakan itu menjadi pembuka kisah perlawanan Aceh pasca-era kolonial-sesuatu yang hingga kini belum juga berakhir-dan memunculkan Daud Beureueh, tokoh besar yang sulit dilupakan sejarah. “Les hitam” bukan satu-satunya alasan mengapa peristiwa itu ada.
Membela Republik di masa perjuangan kemerdekaan, Daud Beureueh merasa dikhianati Sukarno. Divisi X TNI di Aceh dibubarkan dan pada 23 Januari 1951 status provinsi bagi Aceh dicabut. Ada yang menyebut kabinet Natsir yang melakukannya. Tapi ada yang berpendapat itu hasil kabinet sebelumnya. Apa pun, yang terang Aceh dipaksa lebur dalam Provinsi Sumatera Utara (lihat Di Bawah Kibaran Darul Islam).
Van Dijk bercerita. Dua hari setelah keputusan itu diambil, pemerintah Jakarta melantik Abdul Hakim menjadi Gubernur Sumatera Utara dengan Medan sebagai ibu kota pemerintahan. Beureueh, yang saat itu adalah gubernur jenderal yang meliputi kawasan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, bahkan tak tahu perihal pengangkatan gubernur baru tersebut. “Semua surat yang dialamatkan ke residen koordinator dikembalikan ke Medan tanpa dibuka atas perintah Daud Beureueh,” tulis Van Dijk. Kesumat tak hanya muncul karena wewenang kekuasaan yang dilanggar.
Telah lama Aceh merasa dipinggirkan penguasa Republik. Ekonomi rakyat tak diperhatikan, pendidikan morat-marit, dan Jakarta dalam pandangan Beureueh hanya sibuk bertikai dalam sistem politik parlementer. Dan yang terpenting, status otonomi khusus-yang memungkinan Aceh memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan asas Islam-tak kunjung dipenuhi Bung Karno.
Itulah sebabnya Beureueh lalu bergandengan tangan dengan Kartosoewirjo, pemimpin Darul Islam di Jawa Barat, yang lebih dulu mengibarkan bendera perang. Tak jelas benar siapa yang lebih dulu “membuka kata” untuk sebuah kongsi yang bersejarah ini. Menurut sebuah dokumen rahasia yang belakangan terungkap, Beureueh dan orang kepercayaannya, Amir Husin al-Mujahid, pernah berunding dengan Karto di Bandung pada 13 Maret 1953. Utusan Karto, Mustafa Rasyid, pernah pula dikirim ke Aceh untuk membicarakan hal yang sama. Mustafa ditangkap tentara Indonesia ketika kembali ke Jawa pada Mei 1953.
Kemarahan Beureueh ini mendapat dukungan publik Aceh. Dalam kongres ulama Aceh di Medan, yang dilanjutkan dengan kongres Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)-lembaga yang dipimpin oleh Beureueh-di Langsa, April 1953, menggumpallah iktikad melawan Jakarta. Orang-orang Jawa dan Medan mereka sebut sebagai “kafir yang akan merebut Aceh.” Sukarno mereka sebut sebagai presiden yang hanya akan memajukan agama Hindu. Puncaknya adalah maklumat perang yang ditulis Beureueh pada September 1953. “Dengan lahirnya proklamasi Negara Islam Indonesia Aceh dan daerah sekitarnya, lenyaplah kekuasaan Pemerintah Pancasila di Aceh,” demikian bunyi makmulat yang dikirim hingga ke desa-desa.
Jakarta bukan tak bergerak. Sebelum tentara dikirim, Sukarnolah yang mendatangi Aceh untuk mendinginkan suasana. Tapi, seperti kunjungannya pada 1951, kunjungan menjelang perang berkobar itu disambut dingin. Pengamat politik Herbert Feith dalam artikelnya di jurnal Pacific Affairs pada 1963 mencatat betapa Sukarno tak berdaya disambut poster-poster antipresiden. “Kami cinta presiden tapi lebih cinta agama,” begitu bunyi salah satu poster.
Wakil Presiden Hatta, yang punya latar belakang keislaman, relatif lebih berhasil. Dalam kunjungan pada Juli 1953, ia berhasil berunding dengan Beureueh dan pulang ke Jakarta dengan keyakinan bisa mengatasi keadaan. Tak seperti Sukarno, Hatta adalah orang yang sejak awal percaya bahwa pemberontakan daerah hanya bisa diatasi dengan menerapkan otonomi khusus dan federalisme. Tapi Hatta justru dikepung oleh kritik politikus sekuler, terutama PKI. Hatta dianggap ceroboh karena telah menggunakan pengaruhnya kepada Perdana Menteri Wilopo sehingga pemerintah tak mengambil tindakan apa-apa menghadapi Aceh hingga 1953. Pertempuran akhirnya memang tak terhindarkan di Aceh. Dan Daud Beureueh berdiri dalam pusaran konflik yang berkepanjangan.
Dilahirkan di Beureueh, Sigli, pada 1898, Muhammad Daud adalah lelaki yang tak pernah mengenal sekolah formal. Ia mengecap pendidikan di beberapa pesantren di Sigli. Salah satunya milik Teungku Muhammad Hamid-orang tua Farhan Hamid, anggota DPR asal Partai Amanat Nasional. Pada usia 33 tahun, Daud mendirikan Madrasah Sa’adah Abadiah di Blang Paseh, Sigli. Daud adalah ulama yang disegani. Majalah Indonesia Merdeka dalam terbitannya pada 1 Oktober 1953 menulis betapa Daud bisa menyihir orang dalam ceramahnya yang berjam-jam di masjid.
Tak hanya memukau, Daud tak segan melontarkan kritik keras kepada mereka yang meninggalkan akidah Islam. “Lidah Teungku Daud sangat enteng mengeluarkan vonis haram dan kafir kepada orang yang tak disukainya ketika ia berkhotbah di masjid, dalam rapat, atau di mana saja tempat yang dianggapnya perlu,” tulis Indonesia Merdeka. Karena karismanya itu, Beureueh dipercaya memimpin tentara Indonesia dalam pertempuran melawan Belanda. Beureueh juga menjadi orang yang bisa menyatukan laskar-laskar perang di Aceh ketika mereka hendak digabungkan menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI).
Itulah sebabnya, meski ia tak mengenal sekolah, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengangkatnya menjadi gubernur militer dengan pangkat jenderal mayor tituler. Tapi Daud bukankah tokoh tanpa kontroversi. Salah satu yang terpenting adalah kiprahnya dalam PUSA-lembaga yang didirikannya pada 1939-terutama kaitannya dengan kaum uleebalang yang didukung pemerintah Belanda.
Telah lama sebetulnya ada hubungan yang tak harmonis antara kalangan ulama dan kaum pamong praja di Aceh. Kalangan ulama menunding uleebalang hanya menjadi boneka penjajah. Puncaknya adalah Perang Cumbok yang terkenal itu (lihat Cumbok, Sepotong Sejarah Gelap Aceh). Van Dijk mencatat, menjelang revolusi Darul Islam 1953, perang dingin di antara keduanya sudah terlihat. Pada 8 April 1951, kaum uleebalang membentuk Badan Keinsjafan Rakjat (BKR). Secara resmi lembaga ini bertujuan menegakkan pemerintahan yang bersih. Tapi, melihat statemen-statemen yang dikeluarkannya, jelas badan ini bertujuan menggugat PUSA.
Badan Keinsjafan, misalnya, meminta pemerintah pusat membersihkan panitia Pemilu 1955 dari “anasir-anasir” PUSA. Kunjungan pejabat Jakarta ke Aceh masa itu kerap disambut oleh demonstrasi pendukung keduanya. Salah satu poster yang dibentangkan BKR misalnya berbunyi, “‘Teungku Daud Beureueh Pengisap Darah Rakyat’,” tulis Van Dijk. Van Dijk malah menuding gerakan PUSA tak independen. Persenjataan PUSA ketika bertempur, misalnya, tak lain berasal dari Jepang. Tapi tudingan ini dibantah El-Ibrahimy. Menurut dia, mereka berperang dengan menggunakan sisa-sisa senjata milik Jepang yang disita rakyat. Menurut El-Ibrahimy, serangan kepada Beureueh dan PUSA memang beragam. Tak hanya itu, gerakan kepanduan milik PUSA, Kasysyafatul Islam, pernah disebut-sebut menerima bantuan 4.000 pakaian dari Borsumij, sebuah perusahaan Belanda. “Bagaimana masuk akal kami menerima sumbangan dari musuh?” tulis El-Ibrahimy dalam buku Teungku Daud Beureueh: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh.
Pemberontakan Daud Beureueh berlarut-larut: sebagian pimpinan DI/TII menjalin kontak dengan pusat dan turun gunung, sementara itu rakyat lelah oleh perang. Pada 1961, ia menyerahkan diri kembali ke pangkuan Republik, selepas menjalani pemberontakan yang panjang. Dalam surat-menyuratnya dengan Kolonel M. Jassin, Panglima Kodam I Iskandar Muda, yang diutus untuk membujuk Beureueh, ia menyatakan kesediaannya untuk turun gunung dengan lebih dulu diberi kesempatan bermusyawarah dengan kalangan ulama. Ia bukan lagi pejabat, bukan pemimpin pemberontak, tapi pengaruhnya tak menyusut banyak.
Awal Mei 1978, ia bahkan diasingkan ke Jakarta oleh pemerintah Orde Baru untuk mencegah karismanya menggelorakan perlawanan rakyat Aceh. Di Jakarta, meski dipinjami kendaraan pribadi dan biaya hidupnya ditanggung pemerintah, Beureueh menderita. Kesehatannya merosot tajam. “Tak ada penyakit yang serius yang diidap Teungku Daud kecuali penyakit rindu kampung halaman,” kata El-Ibrahimy. Ia tutup usia di tanah Aceh pada 1987. Napasnya berhenti hanya dua tahun sebelum pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM)-masa yang membuat luka di Tanah Rencong kembali terbuka.
Sumber tulisan Arsip Majalah Tempo Tahun 2003
* Sumber foto kkrencong.wordpress.com

Murid Tjokroaminoto di Peneleh

0

Posted on Sabtu, 16 Oktober 2010 | By: Raksa Bumi

Category :

RUMAH bercat putih di Jalan Peneleh, Surabaya, itu baru dikapur ulang. Di bagian depan, pintu kayu jati dan dua jendela kecil yang mengapitnya pun baru dicat warna hijau. Selebihnya, tak ada yang baru dari rumah yang dulu dimiliki Haji Oemar Said Tjokroaminoto ini. “Lantainya saja masih dari semen,” kata Mariyun, ketua rukun tetangga setempat.
Rumah pendiri Sarekat Islam yang punya banyak kamar itu pernah menjadi tempat indekos tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dari berbagai aliran, di antaranya Soekarno dan Semaoen, pendiri Partai Komunis Indonesia. Soekarno pernah tinggal di salah satu kamar berlangit-langit rendah di loteng.
Tjokroaminoto memang membuka pintu rumahnya untuk orang-orang muda yang tertarik pada pemikiran politiknya. Salah satunya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yang pindah ke Surabaya pada 1923, selulus dari Europeesche Lagere School-sekolah dasar Eropa khusus untuk kalangan Eropa dan yang berdarah Indo-Eropa, dengan pengecualian bagi pribumi berstatus sosial tinggi.
Anak-anak pribumi yang mengenyam pendidikan elite ini diharapkan bisa menjadi tenaga pembantu jika disekolahkan ke lembaga pendidikan dokter, sekolah ahli hukum, atau sekolah pamong praja. Ayah Sekarmadji, Kartosoewirjo, menginginkan anaknya yang saat itu berusia 18 tahun ini menjadi dokter.
Dari Europeesche Lagere School di Bojonegoro, ia dikirim ke Nederlandsch Indische Artsen School atau Sekolah Dokter Hindia Belanda di Surabaya. Namun lulusan sekolah tingkat dasar sepertinya baru bisa mengikuti pelajaran kedokteran setelah lulus kelas persiapan selama tiga tahun.
Saat mengikuti kelas persiapan itulah Kartosoewirjo mulai aktif di politik. Mula-mula ia bergabung ke Jong Java. Organisasi ini pecah karena anggotanya yang lebih radikal memilih mendirikan gerakan yang tak terlalu mengagungkan tradisi Jawa dan pemikiran Barat. Mereka mendirikan Jong Islamieten Bond, yang lebih menyuarakan aspirasi Islam. Kartosoewirjo pun memilih hijrah ke organisasi baru ini.
Menurut peneliti sejarah Islam di Indonesia, Bahtiar Effendy, sikap radikal Kartosoewirjo itu memang sudah “bawaan”. “Kartosoewirjo itu kan orang Cepu,” ujarnya. “Kalau kita bicara Cepu saat itu kan abangan, bahkan kekiri-kirian.” Kartosoewirjo yang dikenal gila membaca ini terpengaruh buku-buku aliran kiri dan antikolonialisme, yang kebanyakan dia peroleh dari pamannya, Mas Marco Kartodikromo.
Marco adalah satu dari enam saudara kandung ayah Kartosoewirjo. Ia memilih profesi wartawan dan menulis di berbagai media ketika itu, bahkan beberapa kali mendirikan penerbitan sendiri. Marco sendiri sempat aktif di Sarekat Islam, tapi belakangan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia.
Bagi pemerintah kolonial, Marco tak ubahnya duri dalam daging. Ia rajin mengkritik secara terbuka, bahkan tak ragu menyindir pejabat pemerintah, di antaranya penasihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Urusan Bumiputra, D.A. Rinkes.
Buku-buku Marco-lah yang membuat pemerintah Hindia Belanda mencoret nama Kartosoewirjo dari Sekolah Dokter. Ia didepak pada 1927 lantaran kedapatan memiliki bacaan komunis dan antikolonial.
Akibat “menganggur”, Kartosoewirjo malah mendapat banyak waktu luang mendengarkan pidato-pidato Haji Oemar Said Tjokroaminoto. “Saya tertarik pada pidato-pidatonya,” kata Kartosoewirjo kepada Panglima Tentara Islam Indonesia Ateng Jaelani.
Kartosoewirjo tak pernah masuk pesantren. Ia mempelajari agama secara serabutan dari kiai-kiai yang ditemuinya. Saat Sarekat Islam menggelar rapat akbar di Surabaya, Kartosoewirjo ikut serta. Bubar rapat, anggota Sarekat pergi salat, juga Kartosoewirjo. Seusai sembahyang, Kartosoewirjo mendekati Tjokroaminoto untuk menyatakan ingin menjadi murid. Ia diterima.
Kartosoewirjo kemudian mondok di rumah Tjokroaminoto. Sebagai pengganti ongkos pemondokan, Karto “diminta bekerja di surat kabar Fadjar Asia,” kata putra bungsu Kartosoewirjo, Sardjono. Kartosoewirjo juga sempat menjadi sekretaris pribadi Tjokroaminoto. “Dia berguru soal Islam dan politik kepada Tjokroaminoto,” kata Bahtiar Effendy.
Tjokroaminoto menggembleng muridnya itu di koran yang banyak menulis tema antikolonial. Awalnya, Kartosoewirjo cuma korektor. Lalu pelan-pelan dia naik pangkat menjadi redaktur, bahkan sampai ke tingkat pemimpin redaksi.
Saat mengasuh koran tersebut, Kartosoewirjo tidak cuma menulis soal kekejaman pemerintah kolonial. Ia juga membahas soal Islam dengan bahasa yang keras. Dalam artikel yang ditulisnya pada 1929, dia menyerukan agar orang Islam bersedia berkorban demi membela agama Islam.
Tak sekadar menulis, Kartosoewirjo bergabung dengan Partai Sarekat Islam, organisasi yang dibentuk Tjokroaminoto. Di partai itu, Kartosoewirjo selalu berada dalam faksi nonkooperatif.
Sampai titik ini, hidup Kartosoewirjo mirip Mas Marco, pamannya. Bedanya: Marco komunis, Kartosoewirjo mengikuti langkah Tjokroaminoto yang memilih Islam sebagai dasar perjuangan.
Pada 1929, “kursus” ilmu politik dan Islam di rumah Tjokroaminoto rampung. Kartosoewirjo ditunjuk menjadi wakil Partai Sarekat Islam Indonesia di Jawa Barat. Ia hijrah dari Surabaya ke Malangbong, Garut. Kota di Jawa Barat itu menjadi basis Kartosoewirjo dalam memimpin Darul Islam

Jejak Militan Jenderal Soedirman

0

Posted on Kamis, 14 Oktober 2010 | By: Raksa Bumi

Category :

Saat usianya masih 31 tahun Soedirman sudah menjadi seorang jenderal, beliau bukan jenderal akademik tetapi jenderal karena prestasi. Melalui Konferensi TKR tanggal 12 Nopember 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR/Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Nama Panglima Besar yang disandang oleh  Soedirman bukanlah berasal dari pemerintah, melainkan datang dari para pimpinan pasukan yang berkumpul di Yogyakarta, 12 November 1945, untuk memilih satu dari mereka yang menjadi pemimpin tentara. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1945,  pangkat Jenderal diberikan padanya lewat pelantikan Presiden.
Pengabdian Panglima Besar Soedirman hanya bagi kemerdekaan bangsanya “ Tentara kita jangan sekali–kali mengenal sifat menyerah kepada siapa pun juga, yang akan menjajah dan menindas kita kembali”. Inilah sikap patriotik sang Panglima Besar. Komitmen pada janji membela bangsa dan negara tanpa kenal menyerah. Prinsip–prinsip ini dapat dilihat pada salah satu kata–kata mutiara Jenderal Besar Soedirman berikut : “ Jangan sekali–kali diantara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa dan agama, harus kamu sekalian senantiasa ingat bahwa tiap–tiap perjuangan tentu memakan korban, tetapi kamu sekalian telah bersumpah ikhlas mati untuk membela nusa, bangsa dan agamamu, sumpah wajib kamu tepati, sekali berjanji sekali kita tepati” (Asren Nasution, 2003)
Panglima Besar Jenderal Sudirman mengingatkan, “ Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan Negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara memegang teguh kewajiban ini. Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh” (Jogjakarya 27 Mei 1945).
Apa yang diperankan oleh Jenderal Besar Soedirman selama karir militernya memberikan data konkret mengenai militansi yang tinggi dan patriotisme yang begitu kental. Ia rela meninggalkan sang isteri tercinta dan keluarganya, bahkan rela menahan sakit dengan melawan nasihat dokter, walau ia tahu bahwa hal ini dapat mengancam jiwanya. Dengan bahasa yang mantap Jenderal Besar Soedirman mengatakan : “ Kalau dizaman damai, saya akan menuruti nasihat dokter, tetapi kalau seperti sekarang ini, zaman perang, diharap maaf saja” (Asren Nasution, 2003: 155). Hal tersebut terungkap dalam dialog Jenderal Besar Soedirman dengan dokter pribadi beliau, yaitu Dr. Suwondo, ketika sang Jenderal ingin bergerilya.
Hasil perundingan Roem-Royen  mendapat reaksi keras dari berbagai pihak di Indonesia, terutama dari pihak TNI.  Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Soedirman pada tanggal 1 Mei 1949 mengeluarkan amanat yang ditujukan kepada komandan-komandan kesatuan memperingatkan agar mereka tidak turut memikirkan perundingan, karena akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan.  Ada 10 butir amanah Jendaral Soedirman  antara lain :
  1. Tunaikan sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit negara Republik Indonesia, yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsanya.
  2. Jagalah persatuan dalam tentara, sehingga dalam tentara kita dapat menjadi utuh satu dan merupakan satu bentuk yang kokoh kuat dalam menghadapi apapun.
  3. Peliharalah dengan tulus ikhlas taat disiplin dalam tentara kita.
  4. Dan saat musuh merajalela di daerah kita, jangan sekali–kali para komandan turut memikirkan akan datangnya perundingan, karena akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan belaka.
  5. Ingat dan insyaflah, bahwa penderitaan pahit semenjak 19 Desember 1948 itu disebabkan karena sebagian besar para pemimpin kita, baik sipil maupun militer, sama–sama terpikat oleh perundingan, sehingga mereka lupa bahwa Belanda telah bersiap–siap lengkap di depan pintu kita.
  6. Soal perundingan, serahkan sepenuhnya kepada pucuk pimpinan yang bertanggungjawab atas keselamatan angkatan perang seluruhnya.
  7. Saya telah bersiap lengkap dengan syarat dan usal-usul yang saya ajukan pada pemerintah kita, syarat dan usul–usul mana saya sesuaikan dengan semangat dan jiwa perjuangan tentara kita dan rakyat pada dewasa ini pula mengingat serta memperhatikan suara–suara dari pada komandan–komandan terutama yang langsung memimpin pertempuran.
  8. Jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan, karena semakin dekat cita–cita kita tercapai, makin berat penderitaan yang harus kita alami.
  9. Percaya dan yakinlah, bahwa kemerdekaan sesuai negara yang didirikan diatas timbunan/runtuhan korban jiwa/harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia sipa pun.
  10. Berjuang terus, saya tetap memimpin kamu sekalian. Tuhan insya Allah melindungi perjuangan suci kita (Asren Nasution, 2003: 153-154).
Tanggal 7 Mei 1949 ditandatangani pernyataan bersama Roem-Van Royen untuk menyelesaikan konflik bersenjata di meja perundingan (KMB). Usai sudah perang antara Republik Indonesia dan Belanda. Panglima Soedirman memasuki kota Yogya lagi dari desa Ponjong tanggal 9 Juli 1949, setelah berfoto bersama dengan pembawa tandu terakhir yang dipakai menyeberangi Kali Opak dekat Piyungan.
Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini boleh dilihat ketika Agresi Militer II Belanda. Ia yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa ia disebutkan merupakan salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh revolusi negeri ini. Lima tahun mengabdi sebagai Panglima Besar sampai akhir hayatnya  meninggal pada usia yang masih relatif muda, 34 tahun. Pada tangal 29 Januari 1950, Panglima Besar ini meninggal dunia di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai Pahlawan Pembela Kemerdekaan.
Soedirman adalah salah seorang  tokoh pejuang 45 yang telah mendarma-baktikan jiwa raga dan kemampuan yang dimilikinya untuk keluhuran cita-cita bangsa. Perjalanan hidupnya telah menimbulkan kesan yang mendalam dalam sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia. Maka kiranya sepakatlah kita jika amal baktinya itu diabadikan dan dikomunikasikan. Jangan sampai terhapus oleh lampaunya waktu.
“Kemewahan adalah permulaan keruntuhan. Kesenangan melupakan tujuan. Iri hati merusak Persatuan. Keangkaramurkaan menghilangkan kejujuran”
(Amanat Jenderal Soedirman).
Referensi
  1. Nasution, Asren. 2003. Religiositas TNI: Refleksi Pemikiran dan Kepribadian Jenderal Besar Soedirman. Jakarta: Kencana.
  2. Jenderal Soedirman (1916-1950) Panglima dan Jenderal Pertama RI
  3. Pesan Panglima Besar Jenderal Besar Soedirman
  4. Nasution, Asren. MENJAGA NETRALITAS TNI DALAM PILPRES 2009

Kartosoewirjo

0

| By: Raksa Bumi

Category :

Oleh : Bahtiar Effendy ; Dekan Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta
SEKARMADJI Maridjan Kartosoewirjo adalah tokoh menarik. Dari segi nama, penilaian subyektif saya mengatakan figur ini tidak memiliki Islamic credential yang kuat. Demikian pula jika dilihat dari sisi penampilan. Potret dirinya, seperti tampak dalam buku Cornelis van Dijk yang berjudul Darul Islam, tidak mengesankan sebagai santri dalam perspektif Clifford Geertz. Foto itu bahkan lebih tampak berkarakter abangan.
Kesan “nonsantri” ini diperkuat dengan asal-usul sosialnya yang berspektrum priayi-abangan. Ayahnya adalah, menurut Van Dijk, “mantri penjual candu, seorang perantara dalam jaringan distribusi candu siap pakai yang dikontrol dan diusahakan pemerintah”. Dan sekolahnya pun sekuler: Inlandsche School der Tweede Klasse, HIS, ELS, dan kemudian NIAS-sekolah dokter Jawa.
Menariknya, warna nonsantri itu tidak muncul dalam pembicaraan mengenai Kartosoewirjo. Sebaliknya, figur ini justru dikenal sebagai bagian penting dari pergerakan Islam, khususnya dalam kaitannya dengan gagasan dan eksperimen negara Islam.
Di Indonesia, wacana dan karya kesarjanaan tentang negara Islam sering dikaitkan dengan aspirasi ideologis dan politis “golongan agama”-yang kemudian bermetamorfosis menjadi partai Islam. Ini karena mereka, sebagaimana tecermin dalam perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (1945) dan Sidang Konstituante (1956-1957), ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara.
Meski demikian, Kartosoewirjolah yang berasal-usul sosial nonsantri itu, yang menyatakan sikap politiknya secara lebih tegas: memaklumkan berdirinya Negara Islam Indonesia melalui gerakan Darul Islam. Sementara golongan agama atau partai Islam “hanya” berani mengusulkan Islam sebagai dasar negara, Kartosoewirjo tanpa ragu memilih mendeklarasikan negara Islam.
Terlepas dari soal nama, penampilan, dan asal-usul keluarga yang “bukan santri”, kehidupan Kartosoewirjo tidak kosong dari warna Islam. Setidaknya dia pernah dekat dengan H.O.S. Tjokroaminoto-bapak penggerak nasionalisme Indonesia melalui Sarekat Islam. Berbeda dengan Soekarno atau Semaoen-Darsono yang juga menjadikan Tjokroaminoto sebagai mentor, Kartosoewirjo bahkan pernah bergabung dengan PSII dan Masyumi. Dia juga melatih pemuda-pemuda dalam lembaga Suffah yang dibangunnya.
Atas dasar itu dapatlah dikatakan bahwa Islamic credential yang disandang Kartosoewirjo lebih bersifat institusional daripada substansial. Kartosoewirjo barangkali memang tidak memiliki pengetahuan tentang Islam sedalam Wachid Hasyim, Mohammad Natsir, atau Isa Anshari. Lagi-lagi menurut Van Dijk, substansi Islam diperolehnya secara otodidak melalui buku-buku berbahasa Belanda, yang dia dapatkan dari kiai-kiai Malangbong, seperti Yusuf Tauziri dan Ardiwisastra-mertuanya.
Barangkali sadar akan hal ini, yaitu keterbatasan mengenai keluasan dan kedalaman Islam, Kartosoewirjo tidak bersedia membuang waktu untuk menggali dasar-dasar teologi tentang perlunya negara Islam. Dan memang, Negara Islam Indonesia yang dia proklamasikan pada 7 Agustus 1949 lebih merupakan reaksi politis daripada agama atas situasi yang berkembang waktu itu.
Deliar Noer, misalnya, percaya bahwa gerakan Darul Islam muncul karena Kartosoewirjo-yang ketika itu “memimpin sebagian kekuatan bersenjata umat di daerah Jawa Barat”-tidak setuju dengan Persetujuan Renville. Inti persetujuan itu adalah ditariknya kekuatan bersenjata Indonesia, termasuk Hizbullah dan Sabilillah, dari daerah yang dianggap dikuasai Belanda.
Tapi sebenarnya, di luar Persetujuan Renville, ada faktor lain yang menyebabkan kelahiran Negara Islam Indonesia, seperti berdirinya Negara Pasundan ciptaan Belanda pada Maret 1948 dan-ini barangkali yang paling menentukan-jatuhnya pemerintahan RI di Yogyakarta pada Desember 1948 karena aksi polisional Belanda.
Dalam konteks seperti itu, kental warna kebencian terhadap kolonialisme Belanda dalam kaitannya dengan berdirinya Negara Islam Indonesia. Bahwa kemudian Kartosoewirjo memberi makna jihad dalam reaksinya terhadap perkembangan keadaan, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah.
Gagasan mengenai jihad memberikan dimensi lain, nilai tambah, dalam perang melawan Belanda-walaupun harus pula disadari, dalam tradisi masyarakat agraris yang masih sangat tradisional, belum tentu pemahaman tentang jihad memiliki kedalaman makna teologis. Bisa saja jihad dimengerti dalam konteks mesianistik-menghadirkan juru selamat yang diridhoi Tuhan. Bukankah, sekali lagi menurut Van Dijk, Kartosoewirjo juga dilukiskan sebagai pemimpin yang memiliki kekuatan mistik, lengkap dengan keris dan pedangnya-Ki Dongkol dan Ki Rompang?
Tentu, kualitas yang dimiliki Kartosoewirjo tidak unik, tidak hanya ada pada dirinya sendiri. Sejak awal abad ke-20 sampai sekarang, pejuang negara Islam tidak selalu berasal dari kalangan muslim yang-dalam kerangka antropologis masyarakat Indonesia-disebut santri. Di belahan dunia lain, pejuang negara Islam itu ada yang berasal-usul seperti Kartosoewirjo, setidaknya jebolan perguruan tinggi sekuler, bukan madrasah.
Ini artinya, seperti tampak dalam sejarah pergerakan Darul Islam di Indonesia, gagasan mengenai negara Islam tidak mesti muncul karena kesadaran keagamaan. Ide itu bisa juga lahir sebagai respons atas perkembangan keadaan.

Sudah lebih dari setengah abad lalu Pak Natsir mengingatkan bahwa demokrasi sekuler dapat berujung pada berbagai musibah kemanusiaan. Tanpa intervensi wahyu, manusia dapat terperangkap pada dorongan nafsu hewaniah dan meluncur ke arah anarki, chaos atau faudhau. Pak Natsir amat memahami teori dan praktek demokrasi, tetapi sekaligus melihat dengan jernih keterbatasannya. Theodemokrasi adalah demokrasi yang dibimbing oleh kebenaran wahyu. (M. Amien Rais)

Bangsa Indonesia, seperti halnya bangsa lain, tidak melahirkan banyak negarawan sekalipun memproduksi banyak politikus. Menurut sebuah kasus, negarawan adalah seorang yang memanfaatkan kepemimpinan politiknya secara arif dan waskita tanpa dibarengi kesetiaan sempit.
Sebuah teori kepemimpinan mengatakan negarawan adalah seorang yang memiliki wawasan dan moral yang jernih, konsistensi, persistensi, kemampuan berkomunikasi dan berjiwa besar. Pak Natsir memiliki itu semua.

Indonesia sekarang seakan-akan hidup di sebuah lingkaran setan yang tak terputus: regenerasi kepemim­pinan terjadi, tapi birokrasi dan politik yang bersih, kesejahteraan sosial yang lebih baik, terlalu jauh dari jangkauan. Natsir seolah-olah wakil sosok yang berada di luar lingkaran itu. Ia bersih, tajam, konsisten dengan sikap yang diambil, bersahaja.
Dalam buku Natsir, 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, ­Ge­orge McTurnan Kahin, Indonesianis asal Amerika yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu, bercerita tentang pertemuan pertama yang mengejutkan. Natsir, waktu itu Menteri Penerangan, berbicara apa adanya tentang negeri ini. Tapi yang membuat Kahin betul-betul tak bisa lupa adalah penampilan sang menteri. ”Ia memakai kemeja bertambalan, sesuatu yang belum pernah saya lihat di antara para pegawai pemerintah mana pun,” kata Kahin.
Dia melihat sendiri Natsir mengenakan jas bertambal. Kemejanya hanya dua setel dan sudah butut. Kahin, yang mendapat info dari Haji Agus Salim me­ngenai sosok Natsir, belakangan tahu bahwa staf Kementerian Penerangan mengumpulkan uang membelikan pakaian supaya bos mereka terlihat pantas sebagai seorang menteri.
Mohammad Natsir hidup ketika persahabatan lintas ideologi bukan hal yang patut dicurigai, bukan suatu pengkhianatan. Natsir pada dasarnya antikomunis. Bahkan keterlibatannya kemudian dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), antara lain, disebabkan oleh kegusaran pada pemerintah Soekarno yang dinilainya semakin dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Masyumi dan PKI, dua yang tidak mungkin bertemu. Tapi Natsir tahu politik identitas tidak di atas segalanya. Ia biasa minum kopi bersama D.N. Aidit di kantin gedung parlemen, meskipun Aidit menjabat Ketua Central Committee PKI ketika itu.
Dipa Nusantara Aidit, Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia, adalah musuh ideologis nomor satu Mohammad Natsir. Aidit memperjuangkan tegaknya komunisme di Indonesia. Natsir sebaliknya. Tokoh Masyumi itu menginginkan negara dijalankan di atas nilai-nilai Islami. Pertentangan ini membuat keduanya sering berdebat keras di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Tapi, di luar sidang, keduanya bersahabat.
Inilah sosok multikultural Natsir yang dikenang dengan bangga oleh orang-orang dekatnya. ”Dia tak punya handicap berhubung­an dengan golongan nonmuslim,” ujar Amien Rais. Setelah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Chicago pada 1984, Amien yang bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sering menjadi teman ngobrol Natsir. ”Saya kira Pak Natsir banyak menyerap kearifan H.O.S. Tjokroaminoto,” ujar Amien.
Soal hubungan dengan Aidit, Natsir banyak bercerita kepada Yusril Izha Mahendra, Ketua Partai Bulan Bintang. Tatkala masih kuliah di Jakarta, Yusril amat dekat dengan Natsir. Menurut Yusril, Natsir sering tak bisa mengendalikan emosi ketika berdebat dengan Aidit di parlemen. ”Pak Natsir bilang, rasanya dia ingin menghajar kepala Aidit dengan kursi,” kata Yusril.
Tapi, hingga rapat selesai, tak ada kursi yang melayang ke kepala Aidit. Malah, begitu meninggalkan ruang sidang, Aidit membawakannya segelas kopi. Keduanya lalu ngerumpi tentang keluarga masing-masing. Itu terjadi berkali-kali. ”Kalau habis rapat tak ada tumpangan, Pak Natsir sering dibonceng sepeda oleh Aidit dari Pejambon,” Yusril menambahkan.
Mohammad Natsir, sosok artikulatif yang selalu memelihara kehalusan tutur katanya dalam berpolitik, kita tahu, akhirnya tak bisa menghindar dari konflik keras dan berujung pada pembuktian tegas antara si pemenang dan si pecundang. Natsir bergabung dengan PRRI/Perjuang­an Rakyat Semesta, terkait dengan kekecewaannya terhadap Bung Karno yang terlalu memihak PKI dan kecenderungan kepemimpinan nasional yang semakin otoriter. Ia ditangkap, dijebloskan ke penjara bersama beberapa tokoh lain tanpa pengadilan.

Hidupnya tak terlalu berwarna. Apalagi penuh kejutan ala kisah Hollywood: perjuangan, petualangan, cinta, perselingkuhan, gaya yang flamboyan, dan akhir yang di luar dugaan, klimaks. Mohammad Natsir menarik karena ia santun, bersih, konsisten, toleran, tapi teguh berpendirian. Satu teladan yang jarang.

”Kalau aku nanti mati, kalian ikuti Pak Natsir.” Wasiat Kartosoewirjo kepada para pengikutnya.
Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008, Mengupas lengkap tentang Jalan Kehidupan M. Natsir dari Lembah Gumanti sampai kiprahnya di DDII dan Kelompok Petisi dalam “Politik M. Natsir ditengah dua rezim”. Selengkapnya:

“Donlot Jalan Kehidupan M. Natsir”

*Sumber gambar Dakwah Buya Masoed Abidin


16

Sjahrir adalah a man of paradox dalam berbagai arti. Tubuhnya kecil dengan tinggi tidak mencapai satu setengah meter, 145 sentimeter, dan berat badan hanya 45,5 kilogram. Namun di sana tersimpan energi dahsyat. Inteligensinya mengagumkan.
Namun atau sebenarnya justru karena inteligensinya yang besar itu dia meninggalkan studinya di Leiden, Belanda, tanpa berminat sedikit pun untuk menyelesaikannya, sebagaimana Hatta dan kawan-kawannya yang lain. Tentang ini, dengan enteng dia hanya berkata bahwa seorang pemegang titel itu hanya “pemegang titel sahadja”, tidak lebih dari itu.
Namun pandangan Sjahrir jauh melampaui masalah sepele ijazah. Sjahrir menukik tajam ke dalam soal ilmu dan keilmuan ketika dia memberikan jawaban yang paling serius dalam Indonesische Overpeinzingen (IO): “Lama-kelamaan saya tahu bagaimana membebaskan diri dari perbudakan ilmu resmi (de slavernij van de offici le wetenschap). Otoritas ilmiah tidak terlalu berarti bagiku secara batin. Dengan begitu seolah-olah jiwaku semakin bebas, tidak ada nama besar dan tenar, yang resmi maupun tidak resmi, yang menguasai pikiranku untuk membutakanku dengan kehebatannya dan membuang atau membantai semua kegiatan orisinalku…. Yang lebih penting bagiku adalah bagaimana tiba pada kebenaran harmonis dan pribadi sifatnya” (IO, 29 Desember 1936). Secara utiliter seolah-olah dia katakan: pengetahuan tidak berguna kalau tidak menjadi kebenaran yang bisa diserap dan diolah masing-masing orang. Di luar itu, ilmu hanya sekadar kumpulan kaidah dan abstraksi yang tak bermanfaat.(DANIEL DHAKIDAE)
SJAHRIR adalah satu dari Tujuh Begawan Revolusi Indonesia. Ketujuh orang ini-Soekarno, Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, Tan Malaka, Sudirman, dan A.H. Nasution-dalam kadar berbeda menentukan arah dan produk revolusi. Republik Indonesia pada zaman revolusi, dengan demikian, bukan merupakan akibat dari proses sosial yang impersonal dan tak terhentikan, melainkan hasil interaksi ribuan orang dan organisasi, kelompok angkatan bersenjata dan badan perjuangan, politikus nasional dan lokal, idealisme dan oportunisme, patriotisme dan banditisme, pahlawan dan pengecut. Semua ingar-bingar itu berakhir dengan ajaib: pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949.
Ketujuh pemimpin ini dengan caranya masing-masing berkontribusi bagi jalannya revolusi. Setelah revolusi, mereka mengalami peruntungan berbeda, aliansi berbeda, dan perimbangan kekuatan berbeda. (HARRY POEZE)
DALAM sejarah Indonesia, Sutan Sjahrir adalah eksponen utama garis ideologis yang dapat disebut perpaduan antara tradisi sosial demokrasi dan liberalisme. Sebagai sosial demokrat, ia merupakan tokoh gerakan buruh yang andal pada 1930-an, dan menaruh perhatian amat besar terhadap masalah pendidikan rakyat. Liberalismenya terlihat antara lain dalam perhatiannya yang besar pula terhadap masalah perlindungan hak-hak individu dari tirani negara. Tak mengherankan bila ia menjadi musuh besar fasisme, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri.
Tidaklah mengejutkan bahwa ideologi yang diperjuangkan Sutan Sjahrir mengalami rintangan pada masa Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru yang otoriter. Tetapi, Indonesia sekarang adalah negara demokrasi, bahkan negara demokrasi yang paling tegak di seluruh Asia Tenggara mengingat beberapa perkembangan anti-demokratis di Filipina, dan terutama Thailand, belakangan ini. Sebagai negara demokrasi, barangkali kita berharap menemukan para ahli waris garis ideologi yang diperjuangkan oleh Sutan Sjahrir di antara berbagai kekuatan politik yang sekarang bersaing secara bebas dan terbuka untuk memimpin Indonesia. (VEDI R. HADIZ)
M. Chatib Basri menyatakan :” SUTAN Sjahrir seperti sebuah kekecualian bagi zamannya. Mungkin ia terlalu di depan bagi masanya. Ketika nasionalisme adalah tungku yang memanggang anak-anak muda dalam elan kemerdekaan, Sjahrir justru datang dengan sesuatu yang mendinginkan. Bagi Sjahrir, kemerdekaan nasional tidak final. Tujuan akhir dari perjuangan politiknya adalah terbukanya ruang bagi rakyat untuk merealisasi dirinya, untuk memunculkan bakatnya dalam kebebasan. Tanpa halangan. Bagi Sjahrir, kemerdekaan adalah sebuah jalan menuju cita-cita itu. Itu sebabnya Sjahrir menganggap nasionalisme harus tunduk kepada kepentingan demokrasi.”
Dalam sebuah esai yang penting Sjahrir menuntut agar demi perjuangan, seseorang harus bebas dari perasaan-perasaan yang menghalangi orang berpikir jujur sesuai dengan kebutuhan perjuangan. Pikiran dan tindakan hendaknya “tidak dikuasai oleh unsur psikologis, melainkan oleh hukum akal budi dan otak yang sanggup berpikir dan bertindak menurut keadaan dan perubahan”. Tampaknya ada dialektik antara Sjahrir dan kebudayaan masyarakatnya, dan tuntutan Sjahrir mungkin hanya separuh benar. Dia lupa bahwa akal harus memperhatikan perasaan, rasio perlu menimbang psikologi, dan logika bertugas menerangi yang irasional. Kalau tidak, dialektik itu akan menelan korban, dan, tragisnya, korban itu tak lain dari diri Sjahrir sendiri, dengan meninggalkan sosial-demokrasi bagaikan yatim piatu. (Ignas Kleden)

Edisi Lengkap Sajian Majalah Tempo tentang Sutan Sjahrir bisa diunduh disini Peran Besar Bung Kecil

16

Sjahrir adalah a man of paradox dalam berbagai arti. Tubuhnya kecil dengan tinggi tidak mencapai satu setengah meter, 145 sentimeter, dan berat badan hanya 45,5 kilogram. Namun di sana tersimpan energi dahsyat. Inteligensinya mengagumkan.
Namun atau sebenarnya justru karena inteligensinya yang besar itu dia meninggalkan studinya di Leiden, Belanda, tanpa berminat sedikit pun untuk menyelesaikannya, sebagaimana Hatta dan kawan-kawannya yang lain. Tentang ini, dengan enteng dia hanya berkata bahwa seorang pemegang titel itu hanya “pemegang titel sahadja”, tidak lebih dari itu.
Namun pandangan Sjahrir jauh melampaui masalah sepele ijazah. Sjahrir menukik tajam ke dalam soal ilmu dan keilmuan ketika dia memberikan jawaban yang paling serius dalam Indonesische Overpeinzingen (IO): “Lama-kelamaan saya tahu bagaimana membebaskan diri dari perbudakan ilmu resmi (de slavernij van de offici le wetenschap). Otoritas ilmiah tidak terlalu berarti bagiku secara batin. Dengan begitu seolah-olah jiwaku semakin bebas, tidak ada nama besar dan tenar, yang resmi maupun tidak resmi, yang menguasai pikiranku untuk membutakanku dengan kehebatannya dan membuang atau membantai semua kegiatan orisinalku…. Yang lebih penting bagiku adalah bagaimana tiba pada kebenaran harmonis dan pribadi sifatnya” (IO, 29 Desember 1936). Secara utiliter seolah-olah dia katakan: pengetahuan tidak berguna kalau tidak menjadi kebenaran yang bisa diserap dan diolah masing-masing orang. Di luar itu, ilmu hanya sekadar kumpulan kaidah dan abstraksi yang tak bermanfaat.(DANIEL DHAKIDAE)
SJAHRIR adalah satu dari Tujuh Begawan Revolusi Indonesia. Ketujuh orang ini-Soekarno, Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, Tan Malaka, Sudirman, dan A.H. Nasution-dalam kadar berbeda menentukan arah dan produk revolusi. Republik Indonesia pada zaman revolusi, dengan demikian, bukan merupakan akibat dari proses sosial yang impersonal dan tak terhentikan, melainkan hasil interaksi ribuan orang dan organisasi, kelompok angkatan bersenjata dan badan perjuangan, politikus nasional dan lokal, idealisme dan oportunisme, patriotisme dan banditisme, pahlawan dan pengecut. Semua ingar-bingar itu berakhir dengan ajaib: pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949.
Ketujuh pemimpin ini dengan caranya masing-masing berkontribusi bagi jalannya revolusi. Setelah revolusi, mereka mengalami peruntungan berbeda, aliansi berbeda, dan perimbangan kekuatan berbeda. (HARRY POEZE)
DALAM sejarah Indonesia, Sutan Sjahrir adalah eksponen utama garis ideologis yang dapat disebut perpaduan antara tradisi sosial demokrasi dan liberalisme. Sebagai sosial demokrat, ia merupakan tokoh gerakan buruh yang andal pada 1930-an, dan menaruh perhatian amat besar terhadap masalah pendidikan rakyat. Liberalismenya terlihat antara lain dalam perhatiannya yang besar pula terhadap masalah perlindungan hak-hak individu dari tirani negara. Tak mengherankan bila ia menjadi musuh besar fasisme, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri.
Tidaklah mengejutkan bahwa ideologi yang diperjuangkan Sutan Sjahrir mengalami rintangan pada masa Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru yang otoriter. Tetapi, Indonesia sekarang adalah negara demokrasi, bahkan negara demokrasi yang paling tegak di seluruh Asia Tenggara mengingat beberapa perkembangan anti-demokratis di Filipina, dan terutama Thailand, belakangan ini. Sebagai negara demokrasi, barangkali kita berharap menemukan para ahli waris garis ideologi yang diperjuangkan oleh Sutan Sjahrir di antara berbagai kekuatan politik yang sekarang bersaing secara bebas dan terbuka untuk memimpin Indonesia. (VEDI R. HADIZ)
M. Chatib Basri menyatakan :” SUTAN Sjahrir seperti sebuah kekecualian bagi zamannya. Mungkin ia terlalu di depan bagi masanya. Ketika nasionalisme adalah tungku yang memanggang anak-anak muda dalam elan kemerdekaan, Sjahrir justru datang dengan sesuatu yang mendinginkan. Bagi Sjahrir, kemerdekaan nasional tidak final. Tujuan akhir dari perjuangan politiknya adalah terbukanya ruang bagi rakyat untuk merealisasi dirinya, untuk memunculkan bakatnya dalam kebebasan. Tanpa halangan. Bagi Sjahrir, kemerdekaan adalah sebuah jalan menuju cita-cita itu. Itu sebabnya Sjahrir menganggap nasionalisme harus tunduk kepada kepentingan demokrasi.”
Dalam sebuah esai yang penting Sjahrir menuntut agar demi perjuangan, seseorang harus bebas dari perasaan-perasaan yang menghalangi orang berpikir jujur sesuai dengan kebutuhan perjuangan. Pikiran dan tindakan hendaknya “tidak dikuasai oleh unsur psikologis, melainkan oleh hukum akal budi dan otak yang sanggup berpikir dan bertindak menurut keadaan dan perubahan”. Tampaknya ada dialektik antara Sjahrir dan kebudayaan masyarakatnya, dan tuntutan Sjahrir mungkin hanya separuh benar. Dia lupa bahwa akal harus memperhatikan perasaan, rasio perlu menimbang psikologi, dan logika bertugas menerangi yang irasional. Kalau tidak, dialektik itu akan menelan korban, dan, tragisnya, korban itu tak lain dari diri Sjahrir sendiri, dengan meninggalkan sosial-demokrasi bagaikan yatim piatu. (Ignas Kleden)

Edisi Lengkap Sajian Majalah Tempo tentang Sutan Sjahrir bisa diunduh disini Peran Besar Bung Kecil

Bung Hatta : Iwan Fals

Tuhan terlalu cepat semua
Kau panggil satu-satunya yang tersisa
Proklamator tercinta…
Jujur lugu dan bijaksana
Mengerti apa yang terlintas dalam jiwa
Rakyat Indonesia…
Hujan air mata dari pelosok negeri
Saat melepas engkau pergi…
Berjuta kepala tertunduk haru
Terlintas nama seorang sahabat
Yang tak lepas dari namamu…
Terbayang baktimu, terbayang jasamu
Terbayang jelas… jiwa sederhanamu
Bernisan bangga, berkapal doa
Dari kami yang merindukan orang
Sepertimu…
JIKA masih hidup, dan diminta melukiskan situasi sekarang, Mohammad Hatta hanya akan perlu mencetak ulang tulisannya 48 tahun lalu: “Di mana-mana orang merasa tidak puas. Pembangunan tak berjalan sebagaimana semestinya. Kemakmuran rakyat masih jauh dari cita-cita, sedangkan nilai uang makin merosot. “Perkembangan demokrasi pun telantar karena percekcokan politik senantiasa. Pelaksanaan otonomi daerah terlalu lamban sehingga memicu pergolakan daerah. Tentara merasa tak puas dengan jalannya pemerintahan di tangan partai-partai.” Hampir tidak ada yang perlu diubah-kalimat demi kalimat, kata demi kata.

Krisis politik, ekonomi, dan konstitusi. Krisis serupa yang ditulis Hatta itu kini menghantui Indonesia lagi, setengah abad setelah Megawati Sukarnoputri menyimpan boneka mainannya, Amien Rais tak lagi bermain gundu, dan Jenderal Endriartono Sutarto menukar ketapel karetnya dengan senapan M-16. Tidak ada yang baru di kolong langit, kata orang. Sejarah adalah repetisi pengalaman-pengalaman. Tapi, jika Indonesia terperosok ke lubang hitam yang sama secara telak, mungkin karena bangsa ini tidak benar-benar belajar dari sejarah yang benar. “Belajarlah dari sejarah”. Sukarno mengatakan hal itu. Soeharto bicara yang sama.
Masalahnya adalah sejarah yang mana. Sejarah, apa boleh buat, telah lama menjadi ladang perebutan ideologi dan kepentingan. Dan Hatta adalah seorang pecundang, yang kalah, dalam perebutan itu. Pada 1960-an, tulisan Hatta berjudul Demokrasi Kita itu dinyatakan sebagai bacaan terlarang. Buya Hamka, pemimpin majalah Pandji Masjarakat yang memuat tulisannya, dipenjarakan. Sementara itu, pemerintah Orde Baru menyusutkan citranya sekadar sebagai “Bapak Koperasi”-citra sempit yang mengerdilkan keluasan pikirannya. Dan kini, setelah lebih dari satu abad kelahirannya, sebagian besar pikiran Hatta masih tercampak dalam buku-buku penghuni sudut sempit perpustakaan berdebu. Tapi, makin dilupakan, pikiran Hatta makin jernih dan nyaring kedengarannya. Lihatlah bagaimana Demokrasi Kita tetap relevan setelah sekian lama. Di situ Hatta menawarkan keseimbangan menghadapi situasi resah di awal kemerdekaan. Seperti sekarang, Indonesia setengah abad lalu menawarkan optimisme yang diwarnai euforia politik dan kebebasan. Namun, Proklamasi 1945, mirip dengan reformasi 1998, ternyata juga menjadi pembuka “kotak Pandora” seperti dikisahkan dalam mitos Yunani Kuno.
Gajah pergi meninggalkan gading. Tapi ia tak memilih bagaimana gading itu diukir. Generasi datang dan pergi, membentuknya, menatahnya, dan menimbang-nimbangnya. Mungkin mencampakkannya. Seorang besar memperoleh arti karena beribu-ribu orang yang tak dikenal datang sebelumnya, bersamanya, sesudahnya.
Dua puluh tahun sebelum “Demokrasi Terpimpin” dan “Orde Baru”, Bung Hatta-lah yang pada bulan Juni 1945 itu memperingatkan akan kemungkinan lahirnya “negara kekuasaan” dengan retorika “keamanan nasional”. Sebab itu kau usulkan agar hak-hak asasi ditegakkan. Tiga puluh tahun sebelum tentara Indonesia dikirim untuk “mengambil” Timor Timur, Bung Hatta juga suara yang paling pagi memperingatkan akan bahaya “imperialisme” dari diri sendiri. Kenapa, Bung? Kau bukan ahli nujum. Tapi mungkin karena nasionalisme-mu, seperti nasionalisme  Si Buruh Loyok, adalah suara solidaritas.
Ketika wafat pada 1980, Hatta meninggalkan “30 ribu judul buku” dalam perpustakaan pribadi, sebagai warisannya yang termahal. Integritas dan kesederhanaan hidup menjadikannya mutiara yang langka di antara deretan pemimpin Indonesia masa kini maupun lampau. Tapi dia lebih langka lagi sebagai negarawan yang menulis. Dengan begitu luas sumbangannya, dan begitu bernas pikirannya, adakah cara lebih baik untuk  memahami tokoh besar Bangsa Indonesia Bung Hatta kecuali dengan membaca kembali buku-bukunya? Dengan mengikuti tamasya sejarahnya?

Sedikit tamasya sejarah Bung Hatta silaken

DONLOT DISINI !! Semoga bermanfaat


Catatan : 14 Maret 2010 bertepatan dengan wafatnya Bung Hatta 30 tahun yang lalu atau tepatnya 14 Maret 1980… kami berdo’a, Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT.

PUTERA FAJAR

1

| By: Raksa Bumi

Category :

Pengantar Penyunting:

Rangkaian cerita di bawah ini diterjemahkan dan disadur oleh Dini S. Setyowati, dari sebuah buku berbahasa Jerman berjudul “Indonesien ’65 – Anatomie eines Putchs”, oleh dua pengarang Jerman (Republik Demokrasi Jerman ketika itu) yang lebih suka anonim, yang diterbitkan oleh Militaerverlag der Deutchen Demokratischen Republik (1975; 295 hal.). Terjemahan ini dipersembahkan bagi kaum muda Indonesia agar mengenal lebih banyak lagi sejarah bangsanya. Tidak semua data yang ditulisnya andal, tetapi analisis dan cara pandang yang ditawarkannya bisa merupakan masukan yang berharga.
Selamat membaca.
Redaksi
——-
Dini S. Setyowati: (dari milis siarlist )

PUTERA FAJAR

SUATU pagi, dalam bulan Agustus tahun 1965. Seorang laki-laki setengah umur berdiri di teras Istana Merdeka. Sebuah map yang diapitnya,dia rapatkan ke dada seolah ingin menenangkan hatinya yang berdebar-debar.
Itulah Kastur Rekso. Teman sekuliah Presiden Sukarno, sejak ketika mereka bersama-sama belajar di THS (Technische Hooge School – sekarang ITB) di Bandung. Sejak pergaulannya dengan Karno ketika itu – begitulah ia biasa menyapa akrab Sukarno, baik di bangku kuliah maupun di kamar kos yang mereka huni bersama – ia masih sering bertemu dengannya. Sekedar untuk mengobrol dan mengenang romantika masa muda mereka. Tapi selama itu selalu terjadi di warung atau rumah makan murahan. Tidak seperti kali ini. Di Istana Merdeka yang megah, dan tidak dengan Karno kawan satu kos, tapi dengan Bung Karno sebagai Presiden!
Kastur Rekso sendiri masih tetap bekerja sebagai guru di salah satu SMA dan hidup sederhana. Sedangkan Karno, sesuai dengan cita-citanya yang telah ia dengar ketika indekos pada Keluarga Sanusi, telah mencapai tujuannya. Yaitu menjadi pemimpin bangsa Indonesia.
Pagi hari ini, sesudah sekian lama saling berpisah, Kasto menjadi tamu terhormat Bung Karno Bapak Presiden. Baru kemarin malam ia tiba di ibukota, naik kereta api Bandung – Jakarta yang berjejal penuh sesak. Kesan pertama melihat suasana ibukota membuat Kasto kaget. Sepanjang jalan yang dilaluinya tampak kotor dan terbengkelai. Suramnya Jakarta tak tertutupi oleh kemegahan beberapa gedung hotel dan kantor dinas. Begitu pula beberapa patung monumental, dan puncak monumen nasional yang dipoles dengan warna emas kemilau, tidak berhasil memperindah suasana. Adanya patung-patung itu terasa semu, di tengah bertebarannya iklan-iklan yang meneriakkan merk pasta gigi dan sabun.
Perasaan aneh timbul ketika ia menyusur jalanan lebar seperti Jalan Thamrin. Di balik kemegahan mengintai kekumuhan. Juga manusia manusianya. Di tengah kesimpangsiuran dan kepadatan terasa anonimitas belaka.

Suasana yang monoton dan kelabu ini terkadang pecah oleh keramaian jalanan yang tiba-tiba: Barisan-barisan demonstrasi para pemuda dalam pakaian warna-warni meneriakkan yel-yel “Hidup Bung Karno! Hidup Republik Indonesia! Ganyang Malaysia! Hidup Nasakom!”
Kasto mengenal demonstrasi semacam itu. Di seluruh negeri terlihat suasana yang terasa dipaksakan seperti itu. Baginya semuanya itu tampak seperti dagelan. Tapi ia tidak berani menyatakan pendapatnya secara terang-terangan. Yang jelas slogan-slogan yang diteriakkan para demonstran itu tidak menyuarakan problem masyarakat yang sebenarnya: ekonomi yang terpuruk, harga pangan yang melambung, dan kesejahteraan yang merosot.
Rasa takut terhadap masa depan dan ketidakpuasan terhadap haluan kebijakan pemerintah yang hanya meneriakkan slogan-slogan nasionalis. Terasa seluruh negeri berada dalam suasana tegang, yang suatu ketika pasti akan meletus menjadi satu bencana.
Tapi bukan untuk itu Kasto datang ke Jakarta. Juga bukan hal-hal politik aktual yang hendak dibicarakannya dengan Presiden Bung Karno. Selama duapuluh tahun terakhir, sebagai guru, ia mengajar sejarah nasional dan bahasa Indonesia. Jabatannya itu telah memberi peluang baginya untuk menyusun sebuah naskah yang diberinya judul “Sejarah Bangsa Indonesia”. Dengan penuh ketekunan dikumpulkannya bahan bahan, dan setiap waktu luang dipakainya untuk menyusun semuanya itu menjadi sebuah naskah. Kurang lebih satu setengah tahun ia bekerja untuk itu.
Satu bendel tebal beberapa ratus halaman telah dikirimnya kepada Presiden Sukarno untuk dinilai. Tentu bukan sekedar untuk mencari restu dan kesetujuan Bung Karno untuk naskahnya itu, tapi terutama untuk mendengar pendapat Bung Karno. Apakah cocok apa yang telah ditulisnya itu dengan pengalaman Bung Karno, sahabatnya yang sangat dihormatinya itu. Bagaimanapun juga, di mata Kasto, Bung Karno adalah pelopor besar dalam sejarah bangsanya.
Dari pengalaman selagi masih di bangku kuliah, Bung Karno rajin mempelajari sejarah, dan selalu menjadi teman diskusi yang objektif dan berpandangan jernih. Sekarang Kasto ingin tahu, apakah Bung Karno yang sekarang masih juga Kusno yang dikenalnya dahulu. Si Guru dari Bandung ini merasa agak ciut hatinya ketika seorang perwira pengawal istana datang menjemputnya, di sebuah losmen murahan tempat ia menginap.
Ketika daun pintu jati dibukakan, ia masuk di sebuah ruangan yang luas. Kasto duduk di depan akuarium yang besar. Seperti tanpa disadarinya sendiri, ia berdiri dan membungkuk, mengamati ikan-ikan emas besar-besar di akuarium. Mereka berenang bermalas-malas, bermandi cahaya matahari pagi yang perlahan-lahan mulai memenuhi ruangan.
Ternyata di sinilah tempat Presiden Sukarno sarapan. Sebuah meja panjang sudah siap, ditutup dengan bermacam-macam hidangan makan pagi. Mulai dari nasi goreng, sayur lalapan dan lele goreng. Santapan sederhana yang dihidangkan dalam perabotan makan terbikin dari porselen mahal. Gelas-gelas kristal gemerincing, dan sendok serta garpu perak yang berkilauan oleh sinar pagi. Kecuali hidangan Indonesia tersedia juga hidangan ala Barat: roti, mentega, keju, jam, dan kue-kue.
Beberapa gadis berseragam masuk, membawa gelas-gelas besar berisi kopi dan teh. Sesudah mengaturnya di atas meja, sekali lagi ditelitinya apakah semuanya sudah lengkap, mereka mundur dari ruangan. Berdiri menunggu di pintu masuk.
Suasana masih terlalu pagi. Udara terasa sejuk. Presiden masih sibuk sembahyang subuh. Ruang sarapan yang luas ini mulai dipenuhi tamu-tamu. Memang sudah menjadi kebiasaan Presiden, setiap pagi berlangsung acara temu-wicara-sarapan bersama para tokoh pemerintahan, diplomat luar negeri dan para wartawan dalam dan luar negeri. Hadir juga beberapa pemimpin partai politik, di samping para menteri secara bergiliran dan teratur. Malahan juga para seniman, pelukis pematung dan penulis, baik dari dalam maupun luar negeri. Temu wicara sambil sarapan itu lalu menjadi sebuah diskusi yang hidup tentang segala aspek permasalahan. Biasanya diskusi ini berlangsung sampai dua jam, atau terkadang lebih, bergantung pada tamu yang datang dan agenda Presiden pada hari itu. Baru sesudah berdiskusi panjang lebar tentang situasi dalam dan luar negeri, Presiden memulai kesibukan hari kerjanya.
Juga pada pagi hari ini. Tamu yang datang cukup banyak. Tapi yang mencolok di mata Kasto sangat banyaknya tamu yang berseragam militer. Juga termasuk para penjaga istana. Hanya tukang kebon dan pekerja dapur barangkali tidak. Mereka bukan saja berseragam militer, tapi juga bersenjata lengkap. Kasto tahu Indonesia memang menjalankan politik “dwifungsi” untuk ABRI. Para perwira tinggi menduduki jabatan tinggi di bidang politik dan ekonomi. Gejala sudah tampak, pada jabatan aparat birokrasi negara pun, militer merajalela.
Presiden sendiri selalu memakai pakaian seragam. Teringat oleh Kasto sewaktu revolusi fisik. Dalam salah satu pidatonya pernah beliau mengucapkan, bahwa bangsa Indonesia harus bisa memakai pakaian seragam. Yaitu, kata beliau, untuk memperlihatkan kepribadian bangsa yang memberontak terhadap bangsa-bangsa yang sekian lama telah menjajah, dan memperbudak bangsa-bangsa jajahan sebagai “inlander-inlander yang bodoh”. Tapi apakah sekarang masih perlu begitu? Kasto bertanya-tanya dalam hati.
Akhirnya Presiden masuk ruangan dengan langkah-langkah yang gagah. Semua orang yang ada di situ berdiri dan memberi hormat. Presiden menghampiri mereka dan menyalami satu demi satu. Kasto kembali terheran-heran melihat pakaian Presiden dalam suasana setengah resmi pagi ini. Kemeja putih dan celana abu-abu dari bahan katun, agak lebar, sehingga terlihat sederhana dan santai. Satu-satunya yang tak ketinggalan tentu saja kupiah hitamnya yang khas itu. Meskipun wajah beliau kelihatan segar sehabis mandi dan bercukur rapih, tapi tak bisa menyembunyikan kelelahan yang diakibatkan oleh fisiknya yang sakit. Sudah lama diketahui Presiden mengidap penyakit ginjal yang agak parah. Beliau pernah dioperasi, sehingga tinggal satu ginjal saja yang berfungsi, dan ini pun sekarang sudah mulai sakit pula.
Selama Presiden menyalami, dan terkadang sambil menepuk bahu tamu-tamunya – beberapa tamu wanita dikecup keningnya – di belakang terus mengiringi dua wanita pengawal yang cantik-cantik dan berpakaian seragam Cakrabirawa. Dengan pandangan tajam mereka mengawasi suasana. Pada pinggang mereka bergantung pistol dan pentungan karet. Seperti semua anggota pasukan kawal Cakrabirawa, baik laki-laki maupun perempuan, mereka telah dilatih secara istimewa. Bukan saja dalam kemahiran menembak, tapi juga ilmu bela diri seperti karate dan judo. Begitu juga kepada mereka juga diajar tatacara pergaulan diplomatik, bahkan sampai pada keterampilan menyiapkan jamuan koktil.
“Nah, ini dia!” Seru Presiden ketika berhadapan dengan Kasto Rekso. Langsung ia menyalami dan memeluknya. Sambil masih menggenggam tangan Kasto, Presiden memperkenalkannya pada semua yang hadir. “Dia ini salah seorang sobatku yang paling lama. Kasto Rekso, guru dari Bandung. Kami pernah bersama-sama kuliah, bersusah payah bersama, berbagi periuk nasi dan tikar bersama, dan … kalau aku tak salah ingat juga mengejar satu gadis bersama! Ha-ha-ha!” Beliau tertawa dan Kasto menundukkan kepala. Malu melihat para tamu mengangguk angguk sambil tersenyum.
Sementara itu Presiden melanjutkan. “Bandung! Kota yang indah penuh kenangan. Ketika itu kami masih sangat muda. Waktu menghadapi penuh kesulitan. Jalannya perjuangan masih lama untuk ditempuh. Tapi kami berani menghadapinya. Sahabatku ini memutuskan untu melakukan pekerjaan yang tidak gampang tapi mulia. Yaitu menyusun karangan Sejarah Bangsa Indonesia, yang akan segera diterbitkannya.”
Presiden berpaling ke Kasto, dan berkata pelan. “Tulisanmu sudah kubaca. Nanti kita bicarakan bersama. Memang banyak yang ingin kuceritakan.” Berkata demikian sambil mendorong Kasto duduk di salah satu kursi, di sekeliling meja panjang itu. Sarapan pagi dimulai. Para tamu mengikuti gaya Presiden yang “main comot” saja. Presiden sendiri tak banyak makan. Mencicipi sedikit nasi goreng, sepotong roti toast, minum kopi tubruk hitam kesukaannya. Tapi di sela-sela itu juga diminumnya satu sendok madu berwarna kuning emas dari sebuah lodong besar di depan tempat duduknya. Konon madu ini dikirim dari Saudi Arabia sebagai salah satu di antara obat-obat yang harus diminumnya.
Sambil makan Kasto mendengarkan pembicaraan yang berlangsung antara para tamu. Seorang jenderal mengabarkan tentang sebuah insiden yang terjadi di perbatasan Brunei. Seorang pengusaha perlente memuji-muji mesin yang tahan hawa lembab produksi sebuah perusahaan asing. Tiba-tiba Presiden membanyol. Beliau memang suka, di tengah-tengah pembicaraan serius, tiba-tiba melontarkan lelucon.
Sukarno memang seorang yang berperangai santai dan penuh humor. Pribadi yang spontan dengan gaya yang tidak dibikin-bikin, dan dengan pancarannya yang memikat. Siapa yang melihat ketika beliau sedang duduk dan ngobrol santai, tidak bisa tidak akan terpesona oleh karismanya. Sama seperti ketika orang mendengar dan melihat beliau sedang berpidato di depan lautan massa dengan suaranya yang menggelegar.
“Memang! Ia benar-benar Penyambung Lidah Rakyat. Seorang pemimpin besar yang dilahirkan oleh Indonesia.” Berkata Kasto dalam hati, sambil memandangi Presiden yang masih terus bergurau dengan para tamu. “Dia tahu benar tentang daya kekuatan kata-kata, sehingga bisa membuat manusia tak berdaya melawan daya tariknya. Ia memiliki kemampuan menyampaikan hal-hal yang rumit secara sederhana, dan selalu mencoba mencari jalan keluar dari persoalan dengan jelas. Orang ini mampu mempesona, baik ketika sedang ngobrol santai, maupun ketika di depan massa yang gegap gempita mendengarkan pidato pidatonya yaang berapi-api. Bukan begitu saja Sukarno menerima sebutan Penyambung Lidah Rakyat. Tapi ini mencerminkan penghargaan rakyat yang paling tinggi kepadanya, yang timbul dari kecintaan rakyat kepadanya.”
Sepanjang proses penyusunan karangannya, kenangan Kasto pada masa muda bersama Sukarno, merupakan pertolongan dan pendorong yang sangat besar. Sosok “Bung Karno” tidak bisa dipisahkan dengan derap langkah revolusi Indonesia.
***
Catatan : Tulisan ini terdiri dari 12 halaman, untuk melanjutkan membacanya klik nomor halaman selanjutnya dibawah tulisan ini. (RUGI KALO TIDAK BACA SELURUHNYA)
Halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Dr Alfian menyebut Tan Malaka sebagai revolusioner kesepian. Mungkin tidak berlebihan. Tan Malaka memang pejuang kesepian dalam arti sesungguhnya. Sekitar 20 tahun (1922-1942) Tan Malaka hidup dalam pembuangan, tanpa didampingi teman seperjuangan. Beberapa kali dia harus meringkuk di penjara negara imperialis saat berada di Filipina dan Hong Kong, serta selama dua setengah tahun dipenjarakan tanpa pengadilan oleh pemerintah republik yang ia cita-citakan.
Hampir seabad lampau, pada 1912, gelar Datuk Tan Malaka disematkan kepada remaja bernama Ibrahim.
Ibra dilahirkan di sebuah surau-juga dijadikan tempat tinggal-yang cuma beberapa langkah dari rumah gadang. Kini surau itu tidak ada. Tanah tempat surau itu berdiri telah menjadi sawah.
Tak ada catatan resmi dan meyakinkan ihwal tanggal lahir Tan Malaka. Satu-satunya penulis yang lengkap menyebut waktu kelahirannya, yakni 2 Juni 1897, adalah Djamaluddin Tamim, teman seperjuangan Tan, dalam Kematian Tan Malaka. Ayah Tan, Rasad, berasal dari puak Chaniago, sedangkan ibunya, Sinah, berpuak Simabur. Ibra adalah sulung dari dua bersaudara. Adiknya bernama Kamaruddin, enam tahun lebih muda daripada sang kakak.
Ibra adalah potret bocah lelaki Minangkabau. Gemar sepak bola, main layang-layang, dan berenang di sungai. Selepas magrib dia mengaji, lalu tidur di surau. Anak lelaki, begitu kelaziman setempat, segan menginap di rumah ibunya. “Ibra seorang anak pemberani, bandel, dan nekat, tapi tak pernah meninggalkan sembahyang. Ia hafal Quran,” kata Zulfikar, mengenang kesaksian Kamaruddin.
Pada 1907 Ibra terdaftar di Fort de Kock.  Rudolf Mrazeck, penulis buku Tan Malaka, menyebut Fort de Kock adalah rantau pertama Ibra. Para tetua kampung melepasnya. Merantau adalah jiwa masyarakat Minangkabau. Seorang perantau diyakini bakal membawa nilai-nilai kebaikan yang ada di dunia luar sana. Sistem matrilineal, juga adat anak lelaki yang tidur di luar rumah, adalah sebagian instrumen yang mendorong lelaki yang beranjak dewasa segera “terusir” dari kampung.
Di sepanjang hidupnya, Tan telah menempuh pelbagai royan: dari masa akhir Perang Dunia I, revolusi Bolsyewik, hingga Perang Dunia II. Di kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia, lelaki kelahiran Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897 ini merupakan tokoh pertama yang menggagas secara tertulis konsep Republik Indonesia. Ia menulis Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) pada 1925, jauh lebih dulu dibanding Mohammad Hatta, yang menulis Indonesia Vrije (Indonesia Merdeka) sebagai pleidoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag (1928), dan Bung Karno, yang menulis Menuju Indonesia Merdeka (1933).
Buku Naar de Republiek dan Massa Actie (1926) yang ditulis dari tanah pelarian itu telah menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Tokoh pemuda radikal Sayuti Melik, misalnya, mengenang bagaimana Bung Karno dan Ir Anwari membawa dan mencoret-coret hal penting dari Massa Actie. Waktu itu Bung Karno memimpin Klub Debat Bandung. Salah satu tuduhan yang memberatkan Soekarno ketika diadili di Landrat Bandung pada 1931 juga lantaran menyimpan buku terlarang ini. Tak aneh jika isi buku itu menjadi ilham dan dikutip Bung Karno dalam pleidoinya, Indonesia Menggugat.
W.R. Supratman pun telah membaca habis Massa Actie. Ia memasukkan kalimat “Indonesia tanah tumpah darahku” ke dalam lagu Indonesia Raya setelah diilhami bagian akhir dari Massa Actie, pada bab bertajuk “Khayal Seorang Revolusioner”. Di situ Tan antara lain menulis, “Di muka barisan laskar, itulah tempatmu berdiri…. Kewajiban seorang yang tahu kewajiban putra tumpah darahnya.”
Di seputar Proklamasi, Tan menorehkan perannya yang penting. Ia menggerakkan para pemuda ke rapat raksasa di Lapangan Ikada (kini kawasan Monas), 19 September 1945. Inilah rapat yang menunjukkan dukungan massa pertama terhadap proklamasi kemerdekaan yang waktu itu belum bergema keras dan “masih sebatas catatan di atas kertas”. Tan menulis aksi itu “uji kekuatan untuk memisahkan kawan dan lawan”. Setelah rapat ini, perlawanan terhadap Jepang kian berani dan gencar.
Kehadiran Tan di Lapangan Ikada menjadi cerita menarik tersendiri. Poeze bertahun-tahun mencari bukti kehadiran Tan itu. Sahabat-sahabat Tan, seperti Sayuti Melik, bekas Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo, dan mantan Wakil Presiden Adam Malik, telah memberikan kesaksian. Tapi kesaksian itu harus didukung bukti visual. Dokumen foto peristiwa itu tak banyak. Memang ada rekaman film dari Berita Film Indonesia. Namun mencari seorang Tan di tengah kerumunan sekitar 200 ribu orang dari pelbagai daerah bukan perkara mudah.
Poeze mengambil jalan berputar. Ia menghimpun semua ciri khas Tan dengan mencari dokumen di delapan dari 11 negara yang pernah didatangi Tan. Tan, misalnya, selalu memakai topi perkebunan sejak melarikan diri di Filipina (1925-1927). Ia cuma membawa paling banyak dua setel pakaian. Dan sejak keterlibatannya dalam gerakan buruh di Bayah, Banten, pada 1940-an, ia selalu memakai celana selutut. Ia juga selalu duduk menghadap jendela setiap kali berkunjung ke sebuah rumah. Ini untuk mengantisipasi jika polisi rahasia Belanda, Jepang, Inggris, atau Amerika tiba-tiba datang menggerebek. Ia memiliki 23 nama palsu dan telah menjelajahi dua benua dengan total perjalanan sepanjang 89 ribu kilometer-dua kali jarak yang ditempuh Che Guevara di Amerika Latin.
Satu lagi bukti yang mesti dicari: berapa tinggi Tan sebenarnya? Di buku Dari Penjara ke Penjara II, Tan bercerita ia dipotret setelah cukur rambut dalam tahanan di Hong Kong. “Sekonyong-konyong tiga orang memegang kuat tangan saya dan memegang jempol saya buat diambil capnya. Semua dilakukan serobotan,” ucap Tan. Dari buku ini Poeze pun mencari dokumen tinggi Tan dari arsip polisi Inggris yang menahan Tan di Hong Kong. Eureka! Tinggi Tan ternyata 165 sentimeter, lebih pendek daripada Soekarno (172 sentimeter). Dari ciri-ciri itu, Poeze menemukan foto Tan yang berjalan berdampingan dengan Soekarno. Tan terbukti berada di lapangan itu dan menggerakkan pemuda.
Tan tak pernah menyerah. Mungkin itulah yang membuatnya sangat kecewa dengan Soekarno-Hatta yang memilih berunding dan kemudian ditangkap Belanda. Menurut Poeze, Tan berkukuh, sebagai pemimpin revolusi Soekarno semestinya mengedepankan perlawanan gerilya ketimbang menyerah. Baginya, perundingan hanya bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan Indonesia 100 persen dari Belanda dan Sekutu. Tanpa itu, nonsens.
Sebelum melawan Soekarno, Tan pernah melawan arus dalam kongres Komunisme Internasional di Moskow pada 1922. Ia mengungkapkan gerakan komunis di Indonesia tak akan berhasil mengusir kolonialisme jika tak bekerja sama dengan Pan-Islamisme. Ia juga menolak rencana kelompok Prambanan menggelar pemberontakan PKI 1926/1927. Revolusi, kata Tan, tak dirancang berdasarkan logistik belaka, apalagi dengan bantuan dari luar seperti Rusia, tapi pada kekuatan massa. Saat itu otot revolusi belum terbangun baik. Postur kekuatan komunis masih ringkih. “Revolusi bukanlah sesuatu yang dikarang dalam otak,” tulis Tan. Singkat kata, rencana pemberontakan itu tak matang.
Penolakan ini tak urung membuat Tan disingkirkan para pemimpin partai. Tapi, bagi Tan, partai bukanlah segala-galanya. Jauh lebih penting dari itu: kemerdekaan nasional Indonesia. Dari sini kita bisa membaca watak dan orientasi penulis Madilog ini. Ia seorang Marxis, tapi sekaligus nasionalis. Ia seorang komunis, tapi kata Tan, “Di depan Tuhan saya seorang muslim” (siapa sangka ia hafal Al-Quran sewaktu muda). Perhatian utamanya adalah menutup buku kolonialisme selama-lamanya dari bumi Indonesia.
Berpuluh tahun namanya absen dari buku-buku sejarah; dua-tiga generasi di antara kita mungkin hanya mengenal samar-samar tokoh ini. Majalah Tempo Edisi 25/37 11 Agustus 2008 mengungkap kembali riwayat kemahiran orang revolusioner ini. Sebagaimana kita mengingat bapak-bapak bangsa yang lain: Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, Mohammad Natsir, dan lainnya.

Selengkapnya silahken unduh di sini

Bapak Republik Yang Dilupakan

Temukan juga buku-buku online Tan Malaka disini :

    “Sejak awal Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai penyerahan kedaulatan hadiah Belanda pada kahir tahun 1949, dan sampai pada saat buku kecil ini saya tulis, saya adalah salah seorang dari banyak pejuang kemerdekaan Indonesia” (Abdul Qahhar Mudzakkar – dalam tulisannya “Konsepsi Negara Indonesia”)

Abdul Qahhar Mudzakkar lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di Desa Lanipa – Distrik Ponrang, kabupaten Luwu yang terletak di pantai barat Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang keturunan Bugis Luwu, dilahirkan sebagai anak kedua dari tiga belas orang bersaudara dan juga sebagai anak laki-laki pertama dari pasangan Malinrang dengan Hajjah Kessa.

Setelah tamat sekolah dasar pada tahun 1934 di Lanipa, Abdul Qahhar melanjutkan ke Standaard School Muhammadiyah di Palopo selama 4 tahun. Sebagai anak laki-laki pertama dari keluarga cukup mampu, Abdul Qahhar oleh orang tuanya pada tahun 1937 dikirim ke Solo – Jawa Tengah, untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru Mu’allimin Muhammadiyah.

Menurut cerita dari teman-teman dan juga orang terdekatnya, disamping cerdas, pemberani dan memiliki sifat-sifat yang unik, sejak masa kecil di sekolah dan di luar sekolah, Abdul Qahhar sudah tampil bakat-bakat kepemimpinannya.

Dalam buku karangannya : BENTUK NEGARA KHILAFAH DALAM ISLAM pada halaman 113, Abdul Qahhar Mudzakkar menguraikan arti namanya :

    Abdul artinya : hamba, budak — Qahhar artinya : Tuhan Yang Maha Gagah Perkasa — Mudzakkar artinya jantan, bersifat jantan. Jadi Abdul Qahhar Mudzakkar, berarti Hamba Allah yang bersifat jantan.

Menjelang usia 18 tahun Abdul Qahhar Mudzakkar menikah dengan Siti Walinah Harjo Sudiro binti Abdulla, “puteri solo” berusia dua tahun lebih muda dari padanya dan sangat dicintai. Dari hasil perkawinan pasangan Abdul Qahhar dengan Siti Walinah, mereka dikaruniai oleh Nya enam orang putera dan puteri.

Kemudian untuk memperkenalkan keluarganya kepada kedua orang tua dan keluarga besar di Sulawesi, ia bersama istri, anak dan ibu mertuanya kembali ke Sulawesi dan beberapa saat berada di Palopo. Disamping menjalankan tugas sebagai seorang guru oleh kawan-kawannya Abdul Qahhar dipercaya untuk memimpin organisasi pandu Muhammadiyah yang bernama Hisbul Wathan. Ia menekuni fungsi itu sampai Jepang mendarat pada tahun 1942.

Tatkala pendudukan Jepang. Abdul Qahhar bersama Yusuf Samma berkesempatan bekerja pada Nippon Dohobu di Makasar. Akan tetapi karena “iri hati” atu “kecemburuan” dari pihak-pihak tertentu di dalam pekerjaan ini ia mendapat banyak rintangan. Pada awalnya ia dituduh mencuri emas milik Jepang, akan tetapi setelah melalui pemeriksaan dan penyiksaan yang berat yang dilakukan Jepang ternyata tuduhan itu tidak dapat terbukti. Maka untuk menutupi rasa malu kalangan bangsawan, akhirnya tuduhan berubah dengan dituduh mengadakan permusuhan dengan bangsawan maka Abdul Qahhar dikenakan hukuman adat yang dinamakan ri paopangi tana, yaitu berarti hukuman seumur hidup tidak boleh menginjak Luwu.

Pada bulan Mei 1943 Abdul Qahhar bersama istri dan anak-anaknya berangkat ke Jawa dan tinggal kembali di Solo dan membuka usaha dagang bersama teman-teman yang kebanyakan dari Palopo sebuah perusahaan dengan nama “Usaha Semangat Muda”. Berkat keuletannya serta didampingi istri yang cerdik dan penuh semangat, usaha ini berjalan dengan baik.

Tetapi sebagaimana juga yang direncanakan sejak awal kembali dari Sulawesi yaitu untuk meningkatkan perjuangan melawan penjajahan dan juga untuk memperluas usaha dagangnya, Abdul Qahhar bersama keluarga kemudian berangkat ke Jakarta dan Jawa Barat. Di Bandung dan Batavia ia bergabung dengan Haji Idrus membuka usaha pembakaran kapur.

Di Jakarta Abdul Qahhar berhasil mendirikan “Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi (GEPIS)”, akan tetapi ada juga pemuda Sulawesi lainnya yang mendirikan organisasi Angkatan Pemuda Sulawesi (APIS), maka akhirnya kedua organisasi tersebut dilebur menjadi organisasi Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), yang dilengkapi dengan laskar. Abdul Qahhar diangkat menjadi Sekretaris Umum KRIS dan Komandan Laskar KRIS.

Pada waktu sebagai komandan laskar, Abdul Qahhar banyak bergaul bersama pemuda-pemuda, komandan/anggota laskar pejuang dan tokoh politik lainnya. Dalam buku “Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia” halaman 7 diceritakan tentang keterlibatan Abdul Qahhar dalam peristiwa Lapangan Ikada 19 September 1945. Di halaman itu tertulis :

    “Di Lapangan Ikada Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 pada waktu Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh rakyat untuk berpidato, sekian puluh ribu rakyat penduduk Jakarta dan Barisan Pemuda yang ada di Lapangan Ikada pada waktu itu, tidak seorangpun yang sanggup berdiri di muka mobil Bung Karno untuk melepasakan Bung Karno dan Bung Hatta dari kepungan bayonet tentara Jepang, kecuali Abdul Qahhar Mudzakkar seorang diri dengan sebilah golok di tangan dengan tekad dan nekat mengundurkan tentara Jepang yang sudah penuh membajiri mobil Bung Karno dan Bung Hatta dengan bayonet terhunus”.

Pada masa revolusi fisik, untuk lebih dekat dengan kesatuan pertahanan, Abdul Qahhar kemudian pindah dari Jakarta ke Yogyakarta dimana Markas Besar Tentara berada, yaitu dibawah pimpinan langsung Panglima Besar Jenderal Soedirman. Di kota Yogyakarta tersebut Abdul Qahhar kemudian mendirikan BKI (Batalyon Kesatuan Indonesia) dan ia terpilih sebagai komandannya dengan pangkat pertamnya Mayor. Dalam menjalankan tugas ini, ia didampingi oleh wakil komandannya yaitu Mayor Abu Bakar, seorang bekas PETA.

Pada tanggal 24 Maret 1946 Panglima Besar Jenderal Soedirman memberi perintah dan surat mandat kepada Letnan Kolonel Abdul Qahhar Mudzakkar untuk membentuk devisi Tentara Republik Indonesia (TRI) di Sulawesi. Langkah pertama dalam melaksanakan tugas tersebut, Abdul Qahhar menyusun basis induk kesatuan dan markas staf operasionalnya yang terletak di jalan Trimargono-Yogyakarta. Letnan Kolonel Abdul Qahhar Mudzakkar sebagai komandannya, kapten Andi Mattalata menjadi kepala staf, kapten Usman Jafat staf I, kapten Saleh Lahade staf II, Dungga Staf III dan kapten Abdul Gani staf IV. Satuan resimennya diberi nama Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS) – Resimen Hasanuddin.

Untuk membantu para pejuang di wilayah Indonesia Timur yang sedang mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Letnan Kolonel Abdul Qahhar sebagai komandan TRIPS merangkap sebagai komandan KGS (Kesatuan Grup Seberang), pada tahun 1946 awal mengirimkan ekspedisi tenaga pejung dari Jawa ke Sulawesi dan juga ke daerah-daerah Indonesia Timur lainnya. Sehingga di Sulawesi pada tahun 1947 sudah terorganisir empat batalyon pejuang yang dipimpin oleh Kaso Abdul Gani, Andi Selle, Andi Sose dan Arief Rate.  Di awal tahun 1948 metode pengiriman tidak lagi berombongan tetapi dilakukan perorangan, berdua atau dalam kelompok kecil.

Sesudah Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia Serikat hasil dari KMB 27 Desember 1949, sebagaimana halnya dengan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno yang sibuk menertibkan struktur pemerintannya, demikian juga yang terjadi diwadah tentara nasional dipimpin KASAD I, yang mengkoordinir kegiatannya di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) selalu mengadakam reorganisasi dan rasionalisasi anggota-anggotanya.

Atas tuntutan anggota-anggota dari Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS), Letkol Abdul Qahhar mengusulkan kepada pemerintah agar laskar pejuang kemerdekaan Sulawesi menjadi Brigade Hasanuddin. Tetapi karena pemerintah dipengaruhi dan ditekan oleh pihak tertentu yang telah dikuasai dan didominasi oleh bekas KNIL, usulan tersebut tidak diperhatikan bahkan tidak dilayani dengan baik.

Pada tanggal 30 Maret 1950, bekas serdadu-serdadu penjajah Belanda (KNIL) Sulawesi di bawah pimpinan kapten Andi Azis diterima secara resmi sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Ketika pada tanggal 5 April 1950 di Makasar – Sulawesi Selatan, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para bekas serdadu KNIL di bawah pimpinan A. Azis yang baru beberapa hari diresmikan sebagai APRIS. Maka dengan alasan pemebrontakan tersebut komandan tertinggi tentara/MBAD menempuh jalan dan cara untuk mengirim ekspedisi pasukannya dari Jawa ke Sulawesi. Mereka yang dikirim itu sebagian besar terdiri dari tentara-tentara yang terlibat dalam pemberontakan di Madiun.

Setelah pemberontakan A.Azis yang berlangsung tidak lama dapat diselesaikan, selanjutnya komandan tentara bekas KNIL menyia-nyiakan bahkan memusuhi patriot pejuang kemerdekaan Sulawesi yang tergabung dalam kesatuan KGSS.

Dominasi bekas KNIL di tubuh tentara nasional MBAD pasca wafatnya Panglima Besar Jenderal Soedirman telah menggeser peran Letkol Abdul Qahhar Mudzakkar di Sulawesi khususnya, umumnya di Indonesia Timur dimana beliau sebagai Koordinator Kesatuan Gerilyawan Seberang (KGS) yang meliputi Kalimantan, Bali, Kepulauan Nusatenggara, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

Jadi Korban Bekas KNIL

    Penulisan sejarah mengenai pergolakan Abdul Qahhar Mudzakkar telah mengantarkan beberapa anak manusia untuk menjadikan dirinya sebagai pakar atau ahli, diantaranya pakar ilmu sejarah, pakar ilmu politik, antropologi, psychology, ahli strategi perang/kemiliteran atau lainnya. Tetapi juga tidak jarang orang menulis sejarahnya dengan cara memutar balik dan memanipulasi, sekedar untuk memenuhi selera atau pesan sponsor dari penulisnya. Mereka menulis sejarah Abdul Qahhar Mudzakkar hanya dengan tujuan untuk membingunkan orang-orang Indonesia yang mempunyai pemikiran yang sama dengannya, khususnya membingungkan umat Islam. Tujuan penulisan mereka adalah untuk mengelabui orang-orang yang pada masa itu tidak mengerti peristiwa sebenarnya, akan tetapi berusaha mengikuti jejak langkah perjuangan Abdul Qahhar Mudzakkar dkk.

Kisah Abdul Qahhar merupakan bahan thesis, disertasi maupun rujukan untuk membuat suatu tulisan. Akan tetapi terhadap peristiwa pergolakan dan pemikirannya, tidak seorangpun diantara cendikiawan sekuler, yang berkeinginan menggali sejarah perjuangannya secara utuh dan jujur. Tidak satupun diantara mereka yang berusaha mencoba melihat dari sisi lain, bahwa Abdul Qahhar Mudzakkar adalah korban kelicikan, ketidak adilan serta korban dari akal busuk dan pengkhianatan kaki tangan kolonial Belanda.

Barangkali wajar jika sampai terjadi, penulisan sejarah mengenai perjuangan Abdul Qahhar dalam revolusi kemerdekaan Indonesia dimanipulasikan. Karena pada masa sejarah kehidupan Abdul Qahhar, ada juga seorang jenderal yang sangat berkuasa sempat mengeluh mengenai penulisan sejarah perjuangan yang tidak benar: “ Kolonel Supolo, kepala Humas MPRS menguraikan debatnya dengan kolonel Drs. Nugroho pada waktu melengkapi museum ABRI, dimana peran saya tidak ikut digambarkan. Bahkan dalam hal peran di MPRS selaku ketuanya tidak dihadirkan, walaupun ke-empat wakil ketuanya ditampilkan. Katanya kepala pusat sejarah ABRI ini, berterus terang bahwa ia terpaksa berbuat demikian “atas perintah”. (lihat di Nasution, Memenuhi panggilan tugas, jilid 8 )

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dalam menyusun kabinet pemerintahan R.I pertama, negara belum memiliki kelengkapan tentara. Pembentukan kesatuan pertahanan bersenjata bermula dari BKR (Badan Keamanan Rakyat) kemudian berubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), kemudian menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), setelah itu menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia/Serikat (APRI/S) dan pada akhirnya berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam situasi kesatuan angkatan perang republik secara resmi belum berdiri, situasi ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagi bekas serdadu-serdadu KNIL atau Het KNIL ( Het Koninklijk Nederland Indische Leger) yaitu organisasi kesatuan serdadu kerajaan Belanda untuk memanfaatkan. Apalagi dengan KMB yang diakhiri oleh istilah penyerahan kedaulatan, para bekas KNIL dapat secara aman meng”infiltrasi secara resmi” kedalam tubuh kesatuan tentara republik Indonesia. Barangkali menurut anggapan para bekas KNIL, TNI lebih cenderung merupakan singkatan dari Tentara Nederland Indonesia, oleh karena itu wadah tentara nasional harus lebi mengutamakan kepentingan bekas serdadu-serdadu kolonial Belanda Het KNIL.

Situasi Indonesia yang baru saja merdeka, yang juga diidukung oleh hasil dari keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akirnya berasil mengumpulkan pejuang dan pengkhianat bangsa untuk bersama-sama berada dalam satu wadah. Kebersamaan mereka itu tidak hanya saja didalam pemerintahan sipil saja, akan tetapi juga terutama terjadi dalam instansi yang sangat penting yaitu pada angkatan bersenjata.

Pusat kesatuan tentara Indonesia pada waktu itu membawahi lima devisi, diantaranya teritorial Jawa Barat – divisi Siliwangi komandannya A.H Nasution, teritorial Jawa Tengah – divisi Diponegoro komandannya Gatot Subroto, teritorial Jawa Timur – divisi Brawijaya komandannya Sungkono dan dua teritorial lainnya di Sumatera  komandannya adalah Simbolon dan Kawilarang. Dengan membaca nama-nama komandan divisi tersebut, secara jelas dapat diketahui bahwa wadah tentara nasional pada waktu itu telah di dominasi oleh perwira-perwira berlatar belakang pendidikan akademi militer (yang didirikan oleh penjajah Belanda).  Sedangkan kekuatan pertahanan untuk wilayah Indonesia bagian timur; dikoordinir oleh Kesatuan Gerilyawan Seberang (KGS) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Abdul Qahhar Mudzakkar. Wilayah kekuatan pertahanan dan penyerangan KGS meliputi Kalimantan, Bali, Kepulauan Nusatenggara, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

Setelah Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia pergi selama-lamanya, bekas serdadu-serdadu penjajah Belanda yang pada awalnya telah menggeser dan melumpuhkan komandan-komandan Laskar di Jawa Barat ( pada umumnya berlatar belakang Kiai/Ulama), selanjutnya berhasil merebut posisi  yang sangat menentukan di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Bekas KNIL di MBAD itu, kemudian merasa bebas menggeser para patriot pejuang kemerdekaan. Dan tampil sebagai orang yang paling berjasa dalam dunia kemiliteran di Indonesia.

Let.Kol. Abdul Qahhar, seorang yang pada masa revolusi kemerdekaan bertugas langsung dibawah komando Panglima Besar Jenderal Sudirman, serta tidak melalui pendidikan militer penjajah Belanda. Pada akhirnya, setelah Indonesia mendapat kedaulatan hadiah Belanda (KMB), ia kemudian menjadi korban dari penghianat-penghianat bangsa yang berkumpul dalam wadah tentara nasional. Awalnya ia ditekan karena MBAD telah dikuasai dan didominasi bekas KNIL, “sebagai seorang perwira dari Angkatan Perang tidak dipercayai oleh pimpinan Angkatan Perang sehingga menjadi perwira “nganggur” dan perwira tidak mempunyai “tanggung jawab” (- salinan surat Abdul Qahhar Mudzakkar)

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Sesuai dengan keputusan KMB pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Sebagai akibatnya negara Indonesia yang pada awalnya sesuai dengan UUD 1945 sebagai negara kesatuan, telah berakhir dan berubah menjadi Negara Federal yang bernama Republik Indonesia Serikat (R.I.S)  yang merupakan federasi negara-negara BFO dan RI-Yogyakarta.

Sikap Abdul Qahhar Mudzakkar terhadap hasil KMB beliau tulis dalam buku kecil “Konsep Negara demokrasi Indonesia – Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno” halaman 16 : ” ….. tindakan khianat golongan Soekarno menjalankan politik kompromi, mengadakan perundingan dengan pihak Belanda pada masa meluas dan memuncaknya semangat perlawanan rakyat diseluruh kepulauan Indonesia, yang dipatahkan sekaligus dengan perjanjian Linggarjati tahun 1947, Perjanjian Renville tahun 1948, yang pada akhirnya dihancur leburkan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, yang menghasilkan pemberian kedaulatan hadiah Belanda dengan syarat “tanpa Irian Barat”, yang mempunyai rentetan akibat-akibat buruk seperti yang kita lihat sekarang, maka S.M. Kartosoewirjo seorang politicie berkwalitet tinggi, dan seorang Pemimpin Ulung Islam Revolusioner di Jawa Barat, bangkit mempelopori golongan Pejuang Islam revolusioner Indonesia menentang dan memberi perlawanan tegas kepada pemerintahan R.I Soekarno, serta mengumumkan proklamasi berdirinya Negara  Islam Indonesia pada tarich 12 Syawal 1368 H/ 7 Agustus 1949. Proklamasi S.M Kartosoewirjo itu diikuti dan didukung oleh golongan Pejuang Islam Revolusioner di Sulawesi, di Aceh dan di kepulauan Indonesia lainnya, dari barat sampai timur Indonesia”.

Akibat adanya KMB dengan segala keputusannya, tidak hanya mempengaruhi pemerintahan sipil saja, tetapi juga berpengaruh pada permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam masalah pertahanan (tentara) negara. Terpaksa harus diadakan peleburan, wadah pejuang-pejuang Republik Indonesia bergabung menjadi satu dengan aparat warisan Belanda KNIL secara mudah tanpa persyaratan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Sementara (APRIS) atau APRI yang kemudian pada akhirnya APRI/S berubah menjadi TNI.

Abdul Qahhar Mudzakkar termasuk kelompok yang tidak setuju dengan KMB bersama-sama Jenderal Soedirman. Ia tidak menyetujui berlanjutny dominasi ekonomi penjajah; karena itu ketika diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB), ia memerintahkan kepada anggota pasukannya untuk bergerak sebagai protes ketidak setujuan mereka. Peristiwa tersebut yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Masamba Affair, yaitu suatu peristiwa yang telah membuktikan kepada dunia bawah wilayah Indonesia bagian Timur tidak sebagaimana menurut keterangan Belanda.


Akibat persetujuan KMB, tentang penyerahan kedaulatan maka bentuk negara Indonesia tidak lagi merupakan negara kesatuan sebagaimana yang dicita-citakan bangsa Indonesia, tetapi berbentuk federal yang kita kenal dengan nama Republik Indonesia Serikat (R.I.S).

Setelah kedaulatan oleh Belanda diserahkan, R.I.S yang belum mencapai umur satu tahun, telah banyak disibukan dengan berbagai persoalan; antara lain : serdadu-serdadu Belanda masih juga belum ditarik mundur dari Indonesia, dibeberapa daerah terjadi pergolakan dengan berbagai alasan dan sebab, dipusat terjadi kegoncangan kabinet, pecahnya dwi tunggal Soekarno-Hatta, masuknya PKI dalam kabinet dan lembaga-lembaga lainnya.

Dalam bukunya yang berjudul “Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia” Abdul Qahhar Mudzakkar menyatakan ” karena Undang-undang Dasar 1945 tidak memiliki dasar negara yang kuat, yang dapat mempersatukan golongan suku bangsa Indonesia yang banyak, dengan agama dan kebudayaannya sendiri-sendiri, maka proklamasi 17 Agustus 1945 itu turut menjadi “catur persaingan ideologi” dari masing-masing golongan.

Untuk mencegah dan mengatasi timbulnya suatu keadaan yang tidak diharapkan, pada tanggal 3 April 1950 Moh. Natsir yang pada masa itu sebagai Ketua Umum Masyumi dalam sidang parlemen R.I.S secara gigih mengajukan mosi integral, yang dikenal dengan “Mosi Integral Natsir“.

Dalam mosi integral Natsir itu : mengajurkan kepada pemerintah supaya mengambil inisiatif penyelesaian soal-soal yang hangat sebagai akibat perkembangan politik dengan cara integral dan program tertentu.

    Kalau kita baca, naskah Mosi Integral Natsir tersebut sebenarnya sama sekali tidak memuat ajakan untuk kembali ke negara kesatuan. Bahkan, dalam pidatonya Natsir berkali-kali menegaskan bahwa mosinya tidak berhubungan dengan kontroversi tentang negara kesatuan dan negara federal. Natsir menegaskan bahwa pihaknya “menjauhkan diri dari pembicaraan soal unitarisme dan federalisme.” Sebenarnya yang diperjuangkan Natsir melalui mosinya itu adalah “persatuan bangsa,” bukan “negara kesatuan.” Persatuan (integration) menyangkut sikap (kejiwaan) setiap warga negara untuk merasa terikat dalam satu ikatan sebagai satu bangsa, sedangkan negara kesatuan (unitarisme) adalah konsep struktur ketatanegaraan yang biasanya dibedakan dengan negara serikat (federalisme).

Sebagai kelanjutan “mosi integral”, diadakan perundingan antara delegasi R.I.S yang dipimpin oleh Prof. Soepomo dengan delegasi R.I yang dipimpin oleh Abdul Hakim dengan kesepakatan : ” Menyetujui dalam waktu sesingkatnya bersama-sama melaksanakan Negara kesatuan, sebagai jelmaan daripada Republik Indonesia, berdasar Proklamasi 17 Agustus 1945″.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan DPR dan Senat RIS menetapkan berakhirnya Republik Indonesia Serikat dan menandatangani piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia secara resmi terbentuk kembali sebagai Negara Kesatuan RI.

Sementara itu di Sulawesi Selatan, sejak penyerahan kedaulatan dari Belanda (pasca KMB), terjadi pergolakan antara KGSS (Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan) dengan APRI/S yang didominasi oleh eks serdadu KNIL. Bulan Februari 1950 Staf APRIS yang terdiri dari Kolonel Simatupang, Kolonel A.H. Nasution, dan Kolonel Hidayat menolak mengakui 5 batalyon teritorial Hasanuddin, dimana anggotanya terdiri dari bekas gerilyawan patriot pejuang dari : Bali, kepulauan Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku yang pada masa revolusi dibawah KGS/Komando Gurp Seberang yang dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar.

Pada saat pemerintah belum memberikan jawaban atas permintaan KGSS untuk diakui sebagai anggota TNI; pada tanggal 30 Maret 1950 A.H Nasution sebagai penguasa MBAD telah menerima dan meresmikan bekas batalyon KNIL di Makassar dibawah pimpinan kapten Andi Azis menjadi bagian APRI/S.

Pada tanggal 5 April 1950, dengan alasan untuk mempertahankan kekuasaan negara boneka Belanda Negara Indonesia Timur N.I.T, komando Andi Azis yang baru diterima menjadi APRI/S melakukan pemberontakan. Dengan alasan itu Nasution mengirim ekspedisi pasukan ke Sulawesi dimana anggota ekspedisinya terdiri dari tentara komunis Jawa ( yang terlibat pemberontakan Madiun 48).

Pasukan ekspedisi yang tergabung dalam batalyon Worang ini, tidak dapat mendarat di Sulawesi, karena mendapat ancaman dari bekas serdadu KNIL yang baru bergabung dalam APRI/S. Justru pemberontakan Andi Azis berhasil dilumpuhkan oleh anggota-anggota KGSS yang sejak awal sudah berada di Sulawesi dan menjaga keamanan rakyat Sulawesi dengan semangat dan disiplin yang tinggi.

Pada tanggal 1 Juli 1950 telah terjadi perdebatan sengit antara Kawilarang (Komandan TT-VII) dengan Abdul Qahhar sebagai Staf MBAD dalam penyelesaian masalah dengan anggota KGSS. Perdebatan itu berujung dengan sikap dan tindakan Abdul Qahhar yang mencabut sendiri tanda pangkat Letnan Kolonel TNI-nya dihadapan Kawilarang sebagai wujud pembelaan kepada KGSS, setelah Kawilarang dengan sewenang-wenang mengeluarkan keputusan untuk melucuti dan membubarkan KGSS. Dan selanjutnya sejak tanggal 2 Juli 1950 Abdul Qahhar Mudzakkar menghilang dan menggabungkan diri dengan teman-teman seperjuangannya dalam organisasi KGSS.

Mengenai peristiwa ini dalam buku Al-Chaidar ” Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia”, dituliskan :

    Usul KGSS itu ditolak oleh Kawilarang dalam suatu pertemuan dengan Abdul Qahhar Mudzakkar pada tanggal 1 Juli 1950. Kemudian Kawilarang mengeluarkan pengumuman untuk membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, dan pada hari yang sama melarang semua kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan organisasi gerilya baru, menurut Kawilarang, karena masa integrasi pejuang ke dalam Tentara telah berakhir. Pada Agustus Kawilarang menyatakan, 70% pejuang telah memasuki Tentara, dan hanya 30% yang menolak melakukan demikian, kemudian dia memperingatkan terhadap yang belakangan ini Tentara akan bertindak.

    Ketika mendengar reaksi Kawilarang atas usul-usul yang dibawanya, Kahar Muzakkar menyatakan mengundurkan diri dari Tentara dan menyerahkan lencananya kepada panglima. Beberapa hari kemudian dia masuk hutan. Dalam kenyataan yang sesungguhnya, dia diculik KGSS, atas prakarsa Andi Sose, walaupun mungkin sekali Andi Sose bertindak demikian berdasarkan perintah, atau setidak-tidaknya dengan persetujuan Abdul Qahhar Mudzakkar diam-diam.

    Abdul Qahhar Mudzakkar mengintruksikan para pejuang lain untuk mengabaikan larangan yang dikeluarkan oleh Kawilarang tentang KGSS. Oleh karena itu KGSS terus berfungsi walaupun sekarang sebagai organisasi ilegal. Seluruh keadaan menjadi lebih ironis, beberapa bulan ketegangan berkelanjutan dengan pertempuran-pertempuran antara pasukan TNI dengan pasukan Abdul Qahhar Mudzakkar.

Pada tanggal 18 Agustus 1950 (setelah R.I.S menjadi NKRI), dua puluh dua organisasi yang terdiri dari partai politik dan organisasi masa di Sulawesi Selatan menyampaikan suatu resolusi kepada pemerintahan untuk tidak menggunakan kekerasan didalam mencari jalan penyelesaian dengan patriot pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam KGSS dibawah pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar. Tetapi komandan-komandan TT-VII beserta stafnya yang berasal dari Menado, selalu berusaha menggagalkan setiap usaha menyelesaikan masalah tuntunan KGSS, sehingga ini menunjukan perwira TNI bekas KNIL menutup kesempatan untuk melakukan perundingan.

Moh Natsir (yang sejak bulan September 1950 sebagai perdana menteri pertama dari NKRI) pada tanggal 10 Oktober 1950, ia membentuk panitia antar departemen yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah gerilyawan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Mr. Ma’moen Soemadipradja. Hasil perundingan antara Mr. Ma’moen dengan pihak gerilyawan disepakati bahwa semua gerilyawan akan diterima menjadi Korps Cadangan Nasional (CTN). Pada tanggal 13 November 1950 Kabinet Natsir mengeluarkan keputusan pemerintah bahwa para gerilyawan Sulawesi diterima sebagai anggota TNI.
Korps Cadangan Tentara (CTN)

Pada tanggal 25 Maret 1951, akhirnya tibalah hari yang lama dinanti-nantikan:  pembentukan resmi Persiapan Brigade Hasanuddin sebagai bagian dari Korps Cadangan Nasional Tentara Republik. Pada hari ini juga Abdul Qahhar Mudzakkar meninggalkan tempat persembunyiannya. Suatu upacara khusus untuk menyambutnya diadakan di Maros: sebanyak lima sampai enam ribu orang telah berkumpul untuk menyaksikan dia bersama prajurit-prajuritnya memasuki kota pukul tujuh malam hari. Salawati Daud dan Abdul Qahhar Mudzakkar  sendiri yang bicara kepada pasukan.

Abdul Qahhar Mudzakkar dalam pidatonya, yang berlangsung kira-kira setengah jam, secara panjang lebar membicarakan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya bahwa ia terlalu ambisius, ia masuk hutan semata-mata untuk melanjutkan tujuannya, dan ia sengaja melarut-larutkan perundingan agar terjamin pengukuhan pangkatnya sebagai letnan kolonel. Walaupun banyak orang yang percaya, dia dan Saleh Sjahban “haus pangkat dan kedudukan”, disangkalnya tuduhan-tuduhan ini dengan mengemukakan, walaupun kenyataan membuktikan ia memiliki “kursi-kursi besar, meja-meja besar, dan telah menghadapi orang-orang penting “di masa lampau, semuanya ini bukanlah satu-satunya tujuan hidupnya. Saya dicurigai sangat mendambakan pangkat letnan kolonel, tetapi pangkat letnan kolonel ini yang didesakkan kepada saya”, ditegaskannya, sambil menambahkan, bila ada orang yang menginginkan mengambil alih pimpinan Brigade Hasanuddin, mereka dipersilakan maju ke depan dan melakukan keinginan itu; hanya saja dia tidak sudi menyerahkan tugas ini kepada mereka yang telah membakari rumah-rumah rakyat yang tidak berdosa.

Namun amat disayangkan adanya pembentukan Korps Cadangan Nasional pada bulan Maret sama sekali tidak berarti, pejuang-pejuang muslim Abdul Qahhar Mudzakkar telah menjadi prajurit biasa dari Tentara Republik. Penggabungan resminya direncanakan pada bulan Agustus. Tetapi antara Maret dan Agustus 1951 terjadi serangkaian insiden yang mengakibatkan perpecahan baru lagi antara Tentara dan Abdul Qahhar Mudzakkar. Pertentangan baru ini pada akhirnya menuju keretakan terbuka dan tak terdamaikan.

Dalam minggu-minggu sebelum hari yang telah ditetapkan untuk integrasi resmi Korps Cadangan Nasional, pertentangan intern yang pertama di kalangan pengikut-pengikut Abdul Qahhar Mudzakkar terjadi ketika Andi Selle memihak Pemerintah dalam persoalan apakah integrasi Korps Cadangan Nasional Sulawesi Selatan akan dilakukan batalyon demi batalyon atau tidak.

Penggabungan Batalyon Bau Masseppe Andi Selle ke dalam Tentara sebagai Batalyon 719 pada 7 Agustus 1951 hanyalah memperbesar pertentangan antara Abdul Qahhar Mudzakkar dan Tentara, selanjutnya. Namun tidak seluruh Batalyon Bau Masseppe mengikuti komandannya, melainkan sebagian dari padanya dengan Hamid Gali dan Usman Balo sebagai pemimpin-pemimpin utamanya dan tetap setia kepada Abdul Qahhar Mudzakkar.

Setelah terjadi sedikit pertempuran dengan para pengikut Andi Selle mereka mengundurkan diri ke bagian lain Pare-pare dan membentuk batalyon baru, yang dipimpin Hamid Gali. Tidak pula hubungan-hubungan antara Kahar Muzakkar dan Andi Selle putus sama sekali, dan pada waktunya hubungan antara keduanya membaik lagi. Bahar Mattaliu menyebut Andi Selle sebagai salah satu sumber pokok senjata Abdul Qahhar Mudzakkar, dan benar-benar dikatakannya: “Ini berarti, bahan-bahan mentah terus dikirimkan Kahar kepada Andi Selle yang membayarya dengan pelor, senjata berat dan ringan, dan dengan pakaian seragam tentara”.

Dalam menghadapi perjuangan Abdul Qahhar Mudzakkar, Tentara Republik berusaha menghadapinya dengan melakukan serangkaian operasi militer. Terutama sekali pada tahun-tahun mula kerusuhan dengan mengajak kesatuan-kesatuan pejuang yang merasa tidak puas dengan Abdul Qahhar Mudzakkar untuk menyerah. Dan mengenai hal yang akhir ini, Tentara Republik mengambil sedikit keuntungan dari adanya perselisihan antar pejuang sendiri. Pertikaian ini bisa muncul karena sebagian ambisi dan dendam pribadi, sebagian lagi karena perbedaan ideologi mengenai jalan yang harus ditempuh dalam perlawanannya terhadap Pemerintah Republik.

Bertepatan waktunya dengan ketika Pemerintah menganjurkan penyelesaian “politik psikologis”, Abdul Qahhar Mudzakkar memperkuat posisinya. Dalam masa inilah dilakukan pembaharuan hubungan antara dia dan Kartosoewirjo. Hubungan pertama antara mereka telah dilakukan Agustus tahun sebelumnya, ketika Abdul Qahhar Mudzakkar masuk hutan. Pada waktu itu Abdul Qahhar Mudzakkar didesak melalui perantaraan Bukhari, ketika itu wakil ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan Abdullah Riau Soshby, salah seorang tampuk pimpinan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, untuk membentuk “Komandemen TII” untuk Sulawesi. Kartosoewirjo secara pribadi mengirimkan sepucuk surat kepada Abdul Qahhar Mudzakkar yang menawarkan kepadanya pimpinan Tentara Islam Indonesia di Sulawesi beberapa bulan kemudian.

Secara resmi tawaran ini diterima Abdul Qahhar Mudzakkar pada 20 Januari 1952. Demikianlah ia menjadi panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia, yang juga disebut Divisi Hasanuddin. Syamsul Bachri diangkat menjadi Gubernur Militer Sulawesi Selatan. Dalam sepucuk surat tanggal yang tersebut di atas yang ditulis Abdul Qahhar Mudzakkar dalam menerima pengangkatannya, dinyatakan bahwa ia sendiri merasa berterima kasih dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diperlihatkan Kartosoewirjo kepadanya dengan keputusan mengangkatnya menjadi panglima Tentara Islam Indonesia untuk Sulawesi.

Bersamaan dengan itu dinyatakannya, tak dapat sepenuhnya ia mengabdikan diri, karena berbagai keadaan yang mungkin merintanginya dalam setiap tindakan yang diambilnya sebagai panglima Tentara Islam. Selanjutnya dikemukakannya, dari lima batalyon yang dipimpinnya beberapa di antaranya meliputi kelompok bukan Muslim yang dipengaruhi ide-ide Komunis. Dilanjutkannya dengan menyatakan, dia ingin memulai suatu revolusi Islam sejak 16 Agustus 1951, dan segala sesuatunya telah direncanakan bersama komandan-komandan bawahan Saleh Sjahban dan Abdul Fatah, tetapi yang belakangan ini ternyata tidak teguh pendiriannya sehingga rencana itu gagal. Dia dirintangi, katanya, oleh kekuatan yang lebih perkasa dengan pengaruh yang lebih besar dalam masyarakat, yaitu “kaum feodalis dan rakyat banyak”. Mengenai penduduk Islam di Sulawesi Selatan menurut pendapatnya “diperlukan waktu untuk menanamkan dan memupuk semangat Islam yang sejati dalam diri mereka”. Dalam sebuah surat jawaban pada 27 Februari, Kartosoewirjo mendesak Abdul Qahhar Mudzakkar melakukan segala upaya untuk menjadikan rakyat “bersemangat Islam” dan “bersemangat Negara Islam”, serta melanjutkan melakukan apa saja yang dianjurkan syariat Islam di masa perang.

Walaupun ada pengangkatannya sebagai panglima daerah Tentara Islam Indonesia Abdul Qahhar Mudzakkar untuk sementara tidak mau menggunakan nama ini bagi pasukan-pasukannya. Pada bulan Maret 1952 sesungguhnya pasukannya diberinya nama Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR). Baru pada 7 Agustus 1953, tepat empat tahun sesudah proklamasi Negara Islam Kartosoewirjo, Abdul Qahhar Mudzakkar mempermaklumkan bahwa daerah Sulawesi dan daerah-daerah sekitarnya (yaitu Indonesia Timur lainnya, termasuk Irian Barat) menyatakan bagian dari Negara Islam Indonesia. Bersamaan dengan ini ia menamakan pasukannya Tentara Islam Indonesia.


    Bulan Agustus 1953 merupakan awal peristiwa penting dan bersejarah bagi kehidupan patriot pejuang Sulawesi dan Abdul Qahhar Mudzakkar sendiri. Setelah melalui perjalanan yang panjang, dikhianati ole kawan maupun lawan dan terjadi kristalisasi kepentingan-kepentingan para pendukung perjuangan. Tiga tahun lamanya pimpinan tertinggi patriot pejuang KGSS bertafakur-berichtiar dan bermusyawarah bersama sebelum memutuskan arah perjuangan selanjutnya.

Kalau pada mulanya mereka hanya menyelematkan nasib gerilyawan pejuang kemerdekaan dari pengkhianatan yang dilakukan oleh komandan TNI bekas KNIL, membela hak-hak dan membela nasib saudara/kawan, terutama nasib para pejuang dari daerah-daerah. Memperjuangkan nasib rakyat Sulawesi yang menjadi korban karena disia-siakan serta ditelantarkan oleh pemerintah akibat dari kekuatan militer yang berada ditangan para bekas KNIL. Maka sejak bulan Agustus 1953 daratan Sulawesi dinyatakan sebagai daerah de facto NII. Dimana pejuang Islam Revolusioner menegakkan pemerintahan Islam yang menjalankan hukum Islam bedasarkan Al-Qur’an dan Hadist Shahih.

Abdul Qahhar Mudzakkar memilih mengkonsentrasikan diri dalam perjuangan sebagai seorang muslim, menjalani kehidupan sebagai hamba Allah mengikuti jejak perjuangan yang dicontohkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW dalam menjalankan risalah agama di bumi ini. Mereka yang bersama dengan Abdul Qahhar, pada akhirnya menemukan, bahwa tidak ada jalan lain dan tiada pilihan lain, bagi penganut agama Islam, harus menjadikan Al-Qur’an dan Hadist sebagai pegangan hidup yang utuh. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, dan juga tidak ada perasaan derita dalam perjalanan menegakan Ad-Dien.

Ketika zamannya Abdul Qahhar Mudzakkar, rakyat Sulawesi Selatan digolongkan dalam dua golongan, pertama pejuang yang terdiri dari rakyat/masyarakat yang tidak dibedakan apakah mereka berasal dari aristokrat atau warga biasa. Dimana salah seorang dari anggota keluarganya yang kadang-kadang adalah kakek/nenek, ayah/ibu, kakak, adik, mantu, ipar atau mertua mereka dlsb yang memang sejak awal benci dan melawan penindasan penjajah Belanda, mereka itu mengikat diri dalam suatu kesatuan untuk berjuang melawan penjajahan, karena itu mereka dinamakan patriot atau pejuang. Sedangkan yang lainnya yaitu mereka yang berkhianat dan bekerja sama dengan Belanda, mereka ini mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri, sebagai KNIL. Sedangkan golongan lain daripada itu, adalah yang tidak menjadi perhitungan karena mereka tidak memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri masyarakat Sulawesi yang dikenal akan kejujuran, ketegasan dan keberaniannya.

Perlawanan terhadap pemerintahan Soekarno tercatat sebagai perlawanan terpanjang dalam sejarah TNI di Sulawesi. Sebenarnya ia menaruh harapan yang sangat besar pada Soekarno. Ia berharap Soekarno mengawal Indonesia menjadi sebuah negara berdasarkan Islam, yang akan mengantarkannya pada kebesaran.

Dalam sebuah suratnya untuk Soekarno, ia mengutarakan hal tersebut. “Bung Karno yang saja muliakan. Alangkah bahagia dan Agungnja Bangsa Kita dibawah Pimpinan Bung Karno, jika sekarang dan sekarang djuga Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Islam, Pemimpin Besar Bangsa Indonesia, tampil ke muka menjeru Masjarakat Dunia yang sedang dipertakuti Perang Dunia III, dipertakuti kekuasaan Nuklir, kembali kedjalan damai dan perdamaian jang ditundjukkan oleh Tuhan dalam segala Adjarannja jang ada di dalam kitab sutji Al Qur’an….”

Tapi sayang, seruan Kahar Muzakkar seperti gaung di dalam sumur. Harap tak bertemu, malah petaka yang dituai. Kahar Muzakkar menjemput ajalnya di tangan tentara Divisi Siliwangi yang dikirim khusus menghabisi gerakannya. Kematiannya semakin menambah panjang daftar para pejuang yang dikhianati oleh sejarah bangsanya sendiri. (ref/sabili)
Piagam Makalua

Dalam konperensi para pimpinan kaum gerilyawan sebelum dinyatakan Sulawesi sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII), oleh Kahar Muzakkar sebetulnya telah disusun suatu konstitusi Negara Republik Islam Indonesia (NRII), atau, disebut juga Republik Islam Indonesia (RII). Konstitusi ini dikenal luas belakangan sebagai Piagam Makalua, menurut nama tempat konperensi penyusunan tersebut dilangsungkan, di Makalua.

Piagam Makalua adalah salah satu dokumen yang masih ada, yang dapat memberikan setidak-tidaknya sekadar pandangan mengenai sifat gerakan Kahar Muzakkar. Satu pamflet lain yang ditulis Kahar Muzakkar sendiri berjudul Tjatatan Bathin Pedjoang Islam Revolusioner. Dokumen-dokumen ini pertama-tama membuktikan, dibandingkan dengan gerakan Darul Islam di Jawa Barat, Kahar Muzakkar lebih berat menekankan pada organisasi sosial dan ekonomi negara. Dokumen-dokumen Darul Islam Sulawesi memuat lebih banyak, dan lebih teliti mengenai pasal-pasal yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi.

Bukti kedua yang timbul dari bahan-bahan ini adalah bahwa Darul Islam pimpinan Kahar Muzakkar bertujuan menciptakan ragam masyarakat sama derajat, dan dalam beberapa hal masyarakat puritan. Ingin menghilangkan semua sisa norma sosial tradisional, membayangkan landreform yang sederhana, dan bertujuan melenyapkan perbedaan-perbedaan dalam kekayaan pribadi pada umumnya. Tetapi kekurangan pengalaman dan bimbingan yang tepat menjadikan sebagian besar peraturan yang bermaksud baik ini jadi tak berarto di dalam prakteknya.

Kahar Muzakkar berusaha melenyapkan praktek-praktek tradisional di Sulawesi Selatan dengan menanggulangi jebakan-jebakan luarnya. Demikianlah Piagam Makalua berusaha menghapuskan penggunaan gelar atau kehormatan sengaja atau tidak sengaja. Sesuai dengan itu pengunaan gelar-gelar seperti Andi, Daeng, Gede-Bagus, Tengku, dan Raden dilarang. Dalam kegiatannya untuk menegakkan persamaan, dia juga melarang penggunaan gelar khas Islam seperti Haji, demikian pula kata-kata umum yang digunakan untuk menghormat, seperti Bapak atau Ibu. Kata-kata ini juga dicap feodal.

Selanjutnya Piagam Makalua menyatakan perang terhadap semua orang turunan bangsawan atau aristokrat yang tidak mau membuang gelarnya, demikian pula terhadap kelompok-kelompok mistik fanatik. Sebagian Piagam Makalua ditujukan pada pengaturan perkawinan. Beberapa ketentuanyang relevan sangat jelas dan mudah dipahami.

Demikianlah piagam ini menentukan setiap orang yang melanggar hukum Islam tentang pergaulan sosial dan tentang hubungan-hubungan antara kedua jenis kelamin untuk dituntut. Lalu terdapat peraturan-peraturan yang dibuat untuk membatasi biaya perkawinan. Sebaliknya, peraturan-peraturan yang lain lebih menimbulkan kesan aneh bila dibaca permulaan. Begitulah, mereka yang menentang poligami akan dituntut dan tak satu pun usul perkawinan boleh ditolak kecuali pelamar adalah anak-anak, impoten, penderita penyakit menular, atau keji wataknya

Bagian piagam ini yang mengatur cara hidup dan hak-hak milik para Mujahidin (pejuang dalam jalan Allah) dan keluarganya dalam proses revolusi, membuktikan sejelas-jelasnya akan cita-cita persamaan kaum pemberontak. Pembelian dan pemilikan ternak dan tanah, demikian pula kedai, pabrik, kendaraan sewaan, perahu layar, dan sebagainya dilarang, kecuali dengan izin organisasi revolusioner. Pasal ini kemudian memungkinkan titik awal pelaksanaan landreform yang sederhana. Cara pelaksanaannya kemudian dinyatakan lebih terperinci oleh Kahar Muzakkar.

Bagian lain dari bab yang sama membicarakan pemilikan harta benda pribadi oleh Pejuang-pejuang Islam revolusioner dan keluarganya. Demikianlah mereka dilarang memiliki atau memakai emas dan permata, mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan mahal seperti wol atau sutera, menggunakan minyak rambut, pemerah bibir atau bedak, dan memakan makanan atau minuman yang dibeli di kota yang dikuasai musuh, seperti susu, coklat, mentega, keju, daging atau ikan kalengan, biskuit, gandum, gula tebu, dan teh. Bila barang-barang ini dengan sah telah dalam penguasaan pemilik yang sekarang, maka organisasi revolusioner akan membeli atau meminjamnya: bila sebaliknya barang-barang ini diperoleh melalui penipuan moral, maka barang ini akan disita.

Ketika mendengar keluhan-keluhan rakyat dan menyaksikan krisis moral dan kecenderungan anak buahnya terhadap kesenangan dan hidup mewah, segera Kahar Muzakkar menempuh gerakan sosialisme primitif. Gerakannya mulai 1 Maret 1955, dan direncanakan berlangsung enam bulan, dan selama masa ini prajurit-prajurit Kahar Muzakkar dan keluarga mereka harus menyerahkan semua milik yang dianggap Kahar Muzakkar bersifat mewah atau berlebihan. Emas dan intan gosokan harus dipinjamkan kepada pemerintah militer, yang akan mengubah barang-barang ini menjadi uang tunai melalui pedagang-pedagang terpercaya di kota-kota.

Dengan uang yang terkumpul lewat cara ini akan dibeli senjata dan keperluan yang lain-lain. Semua orang yang menyerahkan emas dan intannya akan diberi ganti rugi segera setelah keadaan menjadi stabil. Peraturan ini juga berlaku bagi arloji tangan, yang hanya diperkenankan untuk keperluan militer, lampu gas, dan radio, yang hanya diperkenankan terdapat di bangunan-bangunan militer atau pemerintah. Selanjutnya ditetapkan, satu keluarga tidak boleh menyimpan lebih dari Rp 30 sebulannya. Sementara itu pakaian prajurit dan keluarganya juga mengalami pembatasan-pembatasan yang keras, dan Kahar Muzakkar mendesak mereka untuk menyerahkan semua pakaian yang berlebih dari jumlah maksimal yang ditentukan kepada rakyat yang lebih membutuhkannya, atau kalau tidak menjualnya kepada pemerintah bentukannya

Dipatuhinya secara ketat peraturan-peraturan ini tampaknya menimbulkan akses-akses tertentu. Diisyaratkan pula, tak seorang pun yang tahu apakah senjata dan kebutuhan perang yang lain sesungguhnya dibeli dengan hasil-hasil dari barang-barang yang diserahkan rakyat tadi.

Pada tahun itu pula ketika direncanakan akan berlangsung revolusi moral, diselenggarakan sebuah konperensi oleh Bahar Mattaliu di Wanua Waru yang belakangan berhasil menyusun Program Islam Revolusioner. Salah satu persoalan yang disetujui di sini adalah poligami harus dipropagandakan. Konperensi juga dihadiri seorang wakil gerakan Darul Islam pimpinan Daud Beureuh di Aceh. Dalam usahanya memberikan ini kepada gagasannya, Kahar Muzakkar mulai mendirikan poliklinik-poliklinik, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, dan akademi ilmu sastra. Agar akademi ini memperoleh bahan-bahan yang diperlukannya, pasukannya menggedor perpustakaan di Majene, dan menurut laporan ada sekitar 2.500 buku judul lenyap. Kemudian gerombolan Kahar melakukan penculikan para tenaga medis untuk dipaksa bekerja di poliklinik-polikliniknya

Sesungguhnya, Kahar Muzakkar adalah seorang muslim yang saleh. Meski ada kalanya kalangan non-muslim yang menjadi korban serangan gerombolannya, dan hal ini biasanya banyak dipersoalkan, tampaknya orang yang bersangkutan hanya dibunuh bila mereka melawan para pemberontak dan menolak memberikan makanan dan informasi kepada mereka. Pada umumnya orang-orang sipil, muslim dan non-muslim dipandang sama, diperlakukannya dengan baik. Demikianlah dilaporkan, bahwa gerombolan-gerombolan di bawah pimpinan Kahar Muzakar masih menghormati hak-hak kemanusiaan, dan dilaporkan pula, “…yang menjadi kenyataan ialah gerombolan-gerombolan melakukan tekanan pada orang-orang muslim agar mematuhi suruhan Tuhan dan sembahyang lima kali sehari …” (ref)

Saat-saat Terakhir

Pada tahun 1957 Kaso Abdul Gani sebagai seorang kepercayaan NII/TII Sulawesi Selatan yang berkedudukan di luar negeri, meresmikan pembentukan Pemegang Kuasa Organisasi (PKO) di luar negeri. Setahun kemudian Syamsul Bachri pada waktu itu menjabat selaku penglima Divisi I/Divisi Hasanuddin, oleh Abdul Qahhar Mudzakkar ditugaskan juga untuk keluar negeri. Disamping bertugas untuk mendampingi Kaso Abdul Gani di PKO, ia juga diberi kepercayaan untuk mengemban tugas-tugas khusus.

Ide Abdul Qahhar Mudzakkar untuk mengirim belajar putera-puteri Sulawesi keluar negeri, telah membuktikan bahwa Qahhar Mudzakkar memiliki cita-cita dan berusaha agar tidak terputus mata rantai perjuangan yang sedang dilakukannya waktu itu. Dan diantara yang telah dikirim keluar negeri untuk belajar ialah tiga anak kandungnya sendiri (anak-anak dari istri keduanya/ Corry van Stenus).

Mengenai masalah penugasan Syamsul Bachri keluar negeri, bukanya tidak mungkin Abdul Qahhar Mudzakkar juga berfikir akan altenatif, yaitu bagaimana jika seandainya terjadi sesuatu yang menimpa pada dirinya. Kemungkinan ia memiliki harapan bahwa perjuangan dapat dilanjutkan dibawah pimpinan seorang ahli perang sekaliber Syamsul Bachri. Oleh karenanya pada waktu itu dalam situasi yang masih memungkinkan, diantara mereka selaku pimpinan perjuangan dengan berat harus berpisah.

Dua hari sebelum keberangkatan Syamsul Bachri untuk melaksanakan tugasnya keluar negeri, Andi Masse Jaya menemui Syamsul Bachri di Suasua-Sulawesi Tenggara, yaitu daerah dimana Syamsul Bachri menjalankan tugasnya selaku komandan batalyon 40.00. Dalam pertemuan tersebut, Andi Masse menitikan air mata haru atas rencana kepergian tugas Syamsul Bachri dan dengan sedih ia menyatakan :

“Apa yang akan terjadi pada diri kami, setelah saudara berangkat keluar negeri? Saudara adalah seorang yang menjadi tumpuan kekuatan dalam kesatuan perjuangan, tempat dimana dapat mendiskusikan sesuatu yang dibutuhkan”.
Cease Fire Yang Menuntut Banyak Korban

Akhir 1961 sampai menjelang 1962, sekalipun banyak komandan pasukan ditugaskan keluar dan juga banyak yang keluar atas kehendak sendiri, namun kekuatan dan pertahanan mujahid NII/TII tidak berkurang, bahkan daya tempur mereka semakin meninggi. Hal ini terbukti serta terlihat ketika pihak tentara dibawah komando bekas KNIL memerintahkan kepada pasukannya melakukan operasi untuk menghancurkan mereka.

Operasi yang mula-mula dilakukan terhadap mereka adalah operasi Guntur yang dipimpin oleh Andi Sose selaku komandan dan Mayor Majid Yunus sebagai kepala staf. Pada akhir operasi Guntur, meskipun tidak dikatakan gagal, tetapi dapat dinyatakan sebagai suatu operasi yang tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh para komandan bekas KNIL. Oleh karena itu kemudian dilanjutkan dengan operasi Kilat, operasi ini dipimpin sendiri oleh Deputi wilayah Indonesia Timur, namun rupanya operasi kilat ini juga tidak banyak memberikan hasil.

Pada waktu itu NII/TII sedang menguasasi keadaan dan telah memperluas pengaruhnya, dimana-mana rakyat memberi dukungan yang kuat dan sepenuhnya. Disaping itu juga terdapat kekuatan yang tersembunyi, yaitu mujahid yang menyusup dan berada dalam tubuh TNI sendiri. Sehingga semua itu telah membuat pasukan dibawah komando Yusuf dalam keadaan panik karena melihat ada bahaya yang setiap saat mengancam. Dalam situasi demikian, Abdul Qahhar Mudzakkar mengirim utusannya kepada Presiden Soekarno agar penyelesaian masalah di Sulawesi Selatan dan Tenggara diselesaikan secara persaudaraan dan tidak menggunakan kekerasan secara militer. Soekarno menerima usulan tersebut, melanjutkan permasalahannya kapada Jenderal Nasution sebagai penguasa Angkatan Darat.

Tidak beberapa kemudian terjadilah “cease fire” diantara dua kekuatan bersenjata. Pada tanggal 12 November 1961, Abdul Qahhar Mudzakkar mengeluarkan pernyataan cease fire, yang dilakukan dalam jamuan makan di pos komando (posko) Kodam XIV di Bone.

Selama cease fire, ternyata Yusuf cs melakukan tindakan politik adu domba diantara sesama TII terutama terhadap para pimpinannya serta bujuk rayu kepada para komandan gerilyawan dngan harta, kemewahan dan pangkat serta janji -janji jabatan yang menggiurkan. Akhirnya disebabkan karena tingkah polah Yusuf, kemudian Abdul Qahhar Mudzakkar membatalkan gencatan senjata dan memerintahkan kepada seluruh gerilyawan untuk kembali kepada posnya masing-masing.

Pembatalan gencatan senjata yang dilakukan Abdul Qahhar, segera dibalas oleh Yusuf, dengan mengadakan serangan-serangan. Operasi tersebut mereka namankan sebagai Operasi Tumpas. Dan yang kemudian berlanjut dengan pertempuran-pertempuran yang tidak henti-hentinya, sampai berakhir pada tanggal 3 Februari 1965.
Akhir Jihad Seorang Mujahid

Bertepatan dengan hari raya Idhul Fitri, pada 1 Syawal atau tanggal 13 Februari 1965, tiga buah peluru yang ditembakan oleh seorang prajurit yang patuh mendengar perintah atasannya telah menembus dada Abdul Qahhar Mudzakkar.

Pada hari berbahagia bagi ummat Islam diseluruh dunia, telah Syahid seorang hamba Allah yang bernama Abdul Qahhar Mudzakkar. Peluru yang membunuh Abdul Qahhar Mudzakkar itu, adalah peluru prajurit yang taat pada komandannya, sekalipun komandan tertingginya itu adalah bekas serdadu penjajah KNIL, yang tidak mampu menerima jika ajaran Islam menjadi berjaya di negeri-Nya.

Abdul Qahhar Mudzakkar sebagai salah seorang diantara hamba Allah yang berusaha untuk mentaati perintah-Nya, takut kepada siksa-Nya dan taqwa kepada-Nya. Semua yang telah dilakukan dan dijalaninya insya Allah adalah sarana untuk menang dan beruntung dihari mendatang.

Abdullah Ashal dalam wawancara yang ditulis di majalah Hidayatullah edisi 09/th XII Januari 2001, beliau menyatakan :

    ” Bapak meninggal tanggal 3 Februari 1965, bertepatan dengan hari lebaran. Saya sudah berumur 21 tahun. Mayatnya diangkat dari sungai Lasolo, memakai helikopter, tanggal 5 Februari, hari Jum’at, dibawa ke Makassar. Sya tinggal di Jakarta, kemudian menuju ke Makassar bersama dengan Mayor Jenderal Moersid (perwira dari Mabes AD). Pak Moersid ini teman Bapak sewaktu tahun 1950-an. Saya lalu menuju kerumah Bapak Ali Abdullah. Setelah Sholat Jum’at saya diantar ke rumah Bapak Andi Patawali. Disana saya memperoleh informasi bahwa Bapak ada di RS Pelomonia. Datang rombongan CPM yang mencari anak Qahhar. Saya ditunjuk, dibawa ke kantor CPM Kodam XIV/Hasanuddin. Disana ternyata telah berkumpul kakak saya Siti Farida, ipar Andi Sumange Patman dan paman saya Amir Tambas. Kami berempat kemudian diberi kesempatan untuk melihat mayat bapak di RS Pelomonia. Benar saat itu mayatnya sudah telanjang. Lukanya ada di bagian dada kalau tidak salah ada 3 luka bekas peluru. Saat itu kami yakin bahwa itu memang Bapak, mirip ketika saya melihatnya tahun 1961. Kami kemudian dihadapkan ke Kolonel Solihin GP, diberi nasehat bahwa Qahhar sudah meninggal. You anak-anaknya ngak usah ikut-ikutan, kalu sekolah ya sekolah saja”.

Sesungguhnya Mujahid tak pernah mati….

********

Catatan : Sebagian besar tulisan ini diambil dari buku “Profil Abdul Qahhar Mudzakkar : Patriot Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Syahid NII/TII, Erli Aqamuz (Siti Maesaroh), Yayasan Al-Abrar, Rotterdam-Holland, 2001. Cetakan pertama di terbitkan oleh Yayasan Al-Abrar Ciputat Tangerang Maret 2007.

Erli Aqamuz (Siti Maesaroh) adalah putri bungsu dari Asy-Syahid Abdul Qahhar Mudzakkar dengan Hajjah Erlina Anwar (alm). Lahir pada tanggal 15 April 1949 di kota Solo. Menikah dengan Abdul Wahid Kadungga seorang aktivis Islam pendiri Young Muslim Asociation in Europe sebuah wadah yang menampung pemuda-pemuda Muslim di Eropa.


Referensi :

    * Profil Abdul Qahhar Mudzakkar : Patriot Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Syahid NII/TII, Erli Aqamuz (Siti Maesaroh), Yayasan Al-Abrar, Rotterdam-Holland, 2001.
    * Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia : S.M. Kartosoewirjo, Fakta dan Data Sejarah, Al Chaidar, Jakarta, Darul Falah, 1999.
    * Kahar Mudzakkar dan Pemberontak Yang Mendua : Syafaruddin Usman MHD

Previous